BANDA ACEH - Berkembangnya wacana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) atas arahan Wakil Presiden Jusul Kalla untuk menginvestasikan sektor perhotelan dan jasa penyedia makanan jamaah haji terutama pada Baitul Asyi mendapat perhatian semua pihak terutama di Aceh
Menurut Rafli anggota DPR RI asal Aceh, jika Pemerintah Pusat punya itikad baik untuk ikut terlibat dalam mengembang Baitul Asyi kenapa tidak lewat Pemerintah Aceh saja dengan segala kekhususan Aceh? Baik secara otonom di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau kekhususan dalam surat wakaf yang menjadi pegangan Mahkammah Agung Arab Saudi.
Menurut Rafli yang pernah berkunjung ke Baitul Asyi pada musim haji lalu dari berbagai sumber menjelaskan bahwa penghasilan yang lebih 18 Miliar pada tahun 2017 dan itu hanya bisa diperuntukan kepada jamaah haji Aceh dan kaum pelajar Aceh yang menuntut ilmu disana. Karena guna dan manfaat Baitul Asyi sangat jelas tertuang dalam surat wakaf Habib Bugak, tokoh saudagar Aceh yang dermawan.
Yang kedua, jika Pemerintah Indonesia ingin fokus menginvestasikan dana haji ke Arab Saudi baik sektor perhotelan dan lainnya dengan dana haji atau kerjasama dengan IDB yang bertujuan mengurangi risiko nilai tukar atau valuta asing dan memiliki nilai yang lebih tinggi, tidak mesti di Baitul Asyi.
"Baitul Asyi selama ini sudah sangat bagus managemennya dan sudah didapatkan manfaat real oleh masyarakat Aceh saat haji dan mengenyam ilmu pendidikan disana," jelas Senator Aceh asal Samadua Aceh Selatan ini.
"Jika Pemerintah Indonesia hanya melirik pada Baitul Asyi, terkesan melirik yang mentah saja dan sulit dipercaya oleh masyarakat Aceh dengan tawaran manfaat apapun dari Pemerintah Indonesia lantaran beberapa sejarah masa lalu," tutup Senator di Komite III DPD RI yang juga membidangi kebudayaan, agama dan ekonomi kreatif.[*]
