LHOKSEUMAWE - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf meninjau komplek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, Jumat 16 Februari 2018. Peninjauan itu dilakukan hanya beberapa hari pasca penandatanganan Kerjasama Kegiatan Operasional Barang Milik Negara, antara Lembaga Managemen Aset Negara (LMAN) dengan PT. Patriot Nusantara Aceh selaku Badan Usaha Pengelola dan Pembangun KEK Arun di gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta, Senin lalu.
Dengan ditandatangani MoU tersebut KEK Arun Lhokseumawe sudah mulai dapat beroperasi. Kedatangan Gubernur yang didampingi Asisten II Taqwallah disambut sejumlah petinggi konsorsium BUMN pemilik saham pada KEK Arun.
Selain itu, turut hadir bersama rombongan Gubernur yaitu Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh, Mulyadi Nurdin, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, Iskandar.
Gubernur berharap kehadiran KEK Arun dapat mensejahterakan masyarakat Aceh. Ia juga menginginkan KEK Arun menjadi contoh terbaik bagi KEK lain di seluruh Indonesia.
"Ini semua demi rakyat Indonesia, khususnya rakyat Aceh," ujar Gubernur.
Pada kesempatan itu Gubernur juga secara khusus meminta perekrutan tenaga kerja untuk mengisi berbagai posisi nantinya agar mengutamakan putra daerah. Khususnya untuk posisi-posisi yang mampu dikerjakan oleh putra-putri daerah.
"Utamakan putra daerah, jangan bawa pekerja dari luar," ujar Gubernur.
Selain itu, Gubernur juga berharap dilaksanakan sejumlah ketentuan terkait KEK Arun. Di antaranya, semua lahan dan aset sebaiknya diserahkan kerjasamanya pada BUPP yang dikelola oleh PT. Patriot Nusantara Aceh, sehingga Investor sebagai tenant langsung berhubungan satu atap dengan BUPP.
Untuk diketahui, saat ini terdapat empat lembaga selaku konsorsium pengelola KEK Arun Lhokseumawe, yaitu PT. PIM, PT. Pertamina, PT. Pelindo I dan PDPA. Keempat PT tersebut telah membentuk Badan Usaha Pengelola dan Pembangun (BUPP) KEK, di mana PT. Patriot Nusantara Aceh selaku pembangun dan pengelola. Perusahaan ini telah resmi berkantor di kawasan eks. Kilang Arun.
KEK Arun Lhokseumawe memiliki total luas laha 2.622,48 Ha, termasuk 906,32 Ha lahan kosong, terdiri dari milik PT. Arun seluas 540 ha, milik PT.Pertamina/ Humpus Aromatik seluas 81 ha, PT. Pelindo I seluas 17,82 ha, PT. PIM seluas 126,5 ha, PT. AAF seluas 91 ha dan PT. KKA seluas 50 Ha.
Sebelumnya, saat berbicara dihadapan Menteri Koordinator Perekonomian RI Darmin Nasution di Jakarta, Gubernur juga mengatakan diperlukan sosialisasi lebih detail oleh Kementerian Keuangan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2015 tentang Fasilitas dan insentif di KEK, serta perlu adanya perhatian khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pembangunan Infrastruktur di luar kawasan KEK yang merupakan tanggungjawab Pemerintah, mulai dari bandara, jalan nasional dan fasilitas infrastruktur lainnya.
Gubernur berharap pada semester II tahun tahun 2018 ground breaking proyek-proyek di KEK Arun Lhokseumawe sudah dapat diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.
Sebelum mengunjungi KEK Arun, pada pagi harinya Gubernur terlebih dahulu meninjau Pelabuhan Perikanan Pusong. Pengelolaan PPI yang berdiri di atas area seluas 3 hektar tersebut telah diserahkan ke provinsi.
Di lokasi tersebut Gubernur menyayangkan kondisi PPI yang kotor dan lantai bangunan yang terlihat rusak. Gubernur juga menemui langsung para nelayan di PPI dan bertanya kendala yang dihadapi di lapangan. Dari perbincangan itu diketahui PPI Pusong butuh pengerukan karena kondisinya selama ini telah cukup dangkal.
Akibatnya para nelayan harus mengantri pembongkaran ikan dari kapal karena di seluruh area PPI hanya terdapat satu lomasi yang lumayan dalam.
"Saya ingin provinsi betul-betul mengurus PPI ini. Saya pikir dengan adanya perbaikan infrastruktur, produksi ikan akan bertambah," ujar Gubernur.
Sementara terkait PPI yang dangkal, Gubernur mengatakan tahun ini akan segera dilakukan pengerukan.[Humas Aceh]
