BANDA ACEH - Regulasi tentang Pilkada menjadi topik hangat di negeri ini. Usulan agar pemilihan kepala daerah dikembalikan pada DPRD menuai pro-kontra. Kedua sistem pemilihan kepala daerah (langsung dan tak langsung), masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri.
Pada sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, partisipasi masyarakat sangat dimungkinkan. Sehingga kepala daerah yang terpilih lebih legitimate. Sementara pada pemilihan kepala daerah tidak langsung (DPRD yang memilih) tidak membutuhkan cost penyelenggaraan pemilihan yang besar. Juga lebih cepat dan efisien.
Di Aceh, sebuah lembaga yang dibentuk oleh berbagai ormas dan OKP serta kalangan professional pada 26 Februari 2016 lalu, tak henti-hentinya melakukan edukasi demokrasi kepada masyarakat termasuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memillih pimpinan yang seusai dengan hati nurani mereka.
Forum ini bertujuan untuk membantu terlaksananya Pemilu dan Pilkada di Aceh secara bersih, adil, jujur dan professional, tanpa kekerasan dan diskriminasi dalam bentuk apa pun.
Koordinator Fraksi Pilkada, Ida Azwan mengatakan demi terus meningkatkan pengetahuan warga tentang pentingnya memilih pimpinan. Kali ini Fraksi Pilkada kembali menggelar diskusi terbuka dengan tema "Wacana Pilkada Tidak Langsung Benarkah Membalikkan Arah Jarum Jam Demokrasi?"
"Kita sengaja memilih topik ini, karena kita tahu sebelum Indonesia menggelar pemilihan pemimpin langsung, kita pernah menjalani proses demokrasi pemilihan kepala daerah melalui DPR. Nah disini kita akan membedah apa saja kelebihan dan kekuran system pemilihan seperti ini," jelas Ida Azwan.
Untuk zaman seperti ini, pastinya akan muncul pertanyaannya, apakah rakyat mau menitipkan hak "suaranya" untuk memilih kepala daerah kepada wakil mereka di DPRD? Apakah dengan dipilih secara demikian akan mampu menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan harapan rakyat? Dari diskusi ini, sebut Ida Azwan, diharapkan akan terus muncul pemahaman tentang tahapan atau proses Pemilu dan Pilkada.
"Disini akan ada kelompok-kelompok strategis masyarakat yang dapat menyampaikan pendapat mereka tentang wacana pilkada tidak langsung," ujar Ida.
"Kegiatan diskusi ini akan dilaksanakan oleh Forum Aksi Bersih Pemilu dan Pilkada Aceh (FRAKSI-PilkadA), Jum'at (23/02/2018), di Arabia Hotel Peunayong Banda Aceh (eks Hotel Cakra Donya)," tutpnya.[*]
