YOGYAKARTA - "Diskusi Publik" Ikatan Masyarakat dan Mahasiswa Aceh Tenggara (Ikamara Yogyakarta) 25 Februari 2018, dengan tema "Sosial Kemasyarakatan Aceh Tenggara" oleh Divisi Intelektual Ikamara Yogyakarta. Dengan pendekatan analisis kritis teoritis, sustainable development dan state dignity.
Adapun sebagai pemateri oleh Pengamat Kebijakan Publik Musthofa Kamil Broeh,S.Sos. Dalam diskusi tersebut dihadiri mahasiswa Aceh Tenggara yang berdomisili di Yogyakarta.
Diskusi kali ini berlangsung sangat menarik perhatian dari mahasiswa Yogyakarta karena dengan identifikasi masalah yang begitu jelas yaitu tentang sosial kemasyarakatan di Regional Aceh Tenggara. "Bahkan berangkat dari diskusi ini dengan banyaknya problem yang memotivasi kami akan selalu mangkaji dan mendiskusikan secara baik dan benar yaitu baik dengan mengenakan berbagai pendekatan disipliner analisis ilmu, hipotesis dan teoritis," kata Yahya, Ketua Panitia Pelaksana Devisi Intelektual Ikamara Yogyakarta.
Dalam hasil diskusi ini, kata dia, kami dapat menyimpulkan dari permasalahan tersebut seperti problem kelas ekonomi yang begitu besar pengaruh sosial kemasyarakatan dan berdampak kepada pertimbangan ekonomi Aceh Tenggara.
"Seperti halnya dengan adanya kebijakan pemerintah daerah Aceh Tenggara untuk melakukan transformasi dan revolusi birokrasi di kalangan tenaga honorer di berbagai dinas pemerintahan," sebutnya.
Secara pendekatan development sustainable atau teori pembangunan berkelanjutan sangat signifikan antara lain hanya dua pertimbangan yaitu pertama, tentu berpikir dan bertindak dengan hawa nafsu dan tanpa mengedepankan akal sehat bila kebijakan tersebut menopang bangkitnya ekonomi Aceh Tenggara irasionalalitas menurut kami.
"Dua yaitu implikasi politik yang panas sehinga seolah-olah ini merupakan representasi dari asosiasi kekecewaan kepada pemimpin sebelum Raidin dan Bukhari sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara, dengan mengorbankan para pekerja atau tenaga honorer tersebut juga biasa dikenal dengan kalangan masyarakat miskin atau ekonomi menengah kebawah yang mencoba mengadukan nasib sebagai tenaga honorer. Mungkin banyak lagi perlu kita kaji dengan perkembangan zaman dan setiap kebijakan pemerintah," kata yahya.
Saipul Fahmi dalam kesempatan itu menyampaikan harapan kepada Pemerintah Aceh Tenggara. "Semoga Pemerintah Aceh Tenggara bijak dalam menangani persoalan sosial ekonomi dan harga diri daerah kita ini state dignity. Karena kita masyarakat Aceh Tenggara salah satu penyumbang terbanyak tentang kerja petani dan kurir di negeri dan daerah orang lain," ujarnya.
Dijelaskannya, katakan saja di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Banyak sekali masyarakat Aceh Tenggara yang harus melakukan urbanisasi mengadukan nasib ke Tanah Karo atau ke daerah bahkan ke luar negeri menjadi TKI, dalam beberapa tahun belakangan ini. Sedangkan Aceh Tenggara juga tidak kalah subur dan luas tempat mencari pekerjaan. Tapi karena kurangnya perhatian langsung oleh Pemerintah Aceh Tenggara secara detail dan progresif tentang penanganan ekonomi sosial kelas masyarakat bawah menyebabkan terasolir dan termajinalkannya masyarakat secara tersistematis dari kebijakan tersebut.
"Maka jika Pemerintah Aceh Tenggara serius menangani ini, Insya Allah Aceh Tenggara terlepas dari bayangan buruk kami mahasiswa proletarianisme ini. Juga bukan sebuah imajinasi politis. Dan disini kami percaya bahwa pemerintah daerah baru Raidin dan Bukhari adalah seorang pemimpin yang berangkat dari rakyat miskin tentunya tidak lupa dengan tujuan mereka untuk mensejahterakan rakyat miskin juga," kata Saipul Fahmi, Sekjen Ikamara Yogyakarta.
"Insya Allah kegiatan diskusi ini akan terus dilakukan secara kontinyu di kalangan mahasiswa Aceh Tenggara di Yogyakarta," tutup Yahya.[*]
