JAKARTA - DPR mendukung kebijakan impor 500 ribu ton beras yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini seperti yang disampaikan anggota Komisi VI DPR Nyat Kadir saat rapat kerja dengan Menteri Perdagangan dan Dirut Bulog di Jakarta, Kamis (18/1). Menurutnya, persoalan ketersedian beras ini sangat penting untuk menyetabilkan harga, terutama bagi daerah yang bukan lumbung padi, sepeti Kepulauan Riau.
"Jadi, mohon maaf, saya berbeda pandangan dengan teman-teman Komisi VI lainnya. Saya malah mendukung upaya pemerintah ini," ungkapnya.
Nyat Kadir melanjutkan, dari informasi yang didapatkan, beberapa daerah yang menjadi lumbung padi bahkan juga mengalami gejolak kenaikan harga. Oleh karena itu, menurutnya, kebijakan pemerintah melakukan impor beras adalah dalam upaya meredam gejolak tersebut. Selain itu, hingga pertengahan Januari ini cadangan stok beras nasional memang tidak mencukupi.
"Di bawah besaran yang direkomendasaikan lembaga pangan FAO sebesar 1 - 1,8 Juta ton. Jadi sudah betul keputusan itu. Kita mengharapkan kepada pemerintah, jangan mengambil risiko sekecil apapun," tandasnya.
Memperkuat dukungan tersebut, Nyat Kadir memaparkan kondisi harga beras dari Kepulauan Riau.
"Sebagai contoh per hari kemarin saja, beras medium di Batam saja sudah di angka 12.300 - 12.375 dan kategori premium harga 13.000-14.300. Malah di Natuna sangat menyedihkan, mediumnya di angka 14.300, sedangkan premium mencapai harga 15.000," tuturnya.
Dengan angka yang tinggi itu, daerah seperti Kepulauan Riau memang perlu mendapatkan ketersediaan stok beras. "Saya kira jika memang nanti beras impor ini didatangkan maka jelas distribusinya ke daerah seperti kami lah. Sebagaimana seperti yang dikatakan oleh Pak Dirut Bulog bahwa beras tersebut akan didrop di Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Batam dan Sulut bukan ke daerah lumbung padi," ungkap mantan Walikota Batam periode 2001-2005 ini.
Namun demikian, politisi NasDem ini mengingatkan, kehadiran beras impor perlu juga diawasi secara ketat agar tidak ada kebocoran dalam pendistribusiannya.
"Saya kira beras impor ini bisa dijadikan stok cadangan beras kita bukan untuk dilepas begitu saja ke pasaran. Kalau untuk stok, saya oke-oke saja, asal itu konsisten untuk stok. Pendistribusian yang tepat sasaran dan diawasi secara ketat, saya kira itulah yang terpenting dalam memandang persoalan impor beras ini," pungkasnya.[*]
"Jadi, mohon maaf, saya berbeda pandangan dengan teman-teman Komisi VI lainnya. Saya malah mendukung upaya pemerintah ini," ungkapnya.
Nyat Kadir melanjutkan, dari informasi yang didapatkan, beberapa daerah yang menjadi lumbung padi bahkan juga mengalami gejolak kenaikan harga. Oleh karena itu, menurutnya, kebijakan pemerintah melakukan impor beras adalah dalam upaya meredam gejolak tersebut. Selain itu, hingga pertengahan Januari ini cadangan stok beras nasional memang tidak mencukupi.
"Di bawah besaran yang direkomendasaikan lembaga pangan FAO sebesar 1 - 1,8 Juta ton. Jadi sudah betul keputusan itu. Kita mengharapkan kepada pemerintah, jangan mengambil risiko sekecil apapun," tandasnya.
Memperkuat dukungan tersebut, Nyat Kadir memaparkan kondisi harga beras dari Kepulauan Riau.
"Sebagai contoh per hari kemarin saja, beras medium di Batam saja sudah di angka 12.300 - 12.375 dan kategori premium harga 13.000-14.300. Malah di Natuna sangat menyedihkan, mediumnya di angka 14.300, sedangkan premium mencapai harga 15.000," tuturnya.
Dengan angka yang tinggi itu, daerah seperti Kepulauan Riau memang perlu mendapatkan ketersediaan stok beras. "Saya kira jika memang nanti beras impor ini didatangkan maka jelas distribusinya ke daerah seperti kami lah. Sebagaimana seperti yang dikatakan oleh Pak Dirut Bulog bahwa beras tersebut akan didrop di Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Batam dan Sulut bukan ke daerah lumbung padi," ungkap mantan Walikota Batam periode 2001-2005 ini.
Namun demikian, politisi NasDem ini mengingatkan, kehadiran beras impor perlu juga diawasi secara ketat agar tidak ada kebocoran dalam pendistribusiannya.
"Saya kira beras impor ini bisa dijadikan stok cadangan beras kita bukan untuk dilepas begitu saja ke pasaran. Kalau untuk stok, saya oke-oke saja, asal itu konsisten untuk stok. Pendistribusian yang tepat sasaran dan diawasi secara ketat, saya kira itulah yang terpenting dalam memandang persoalan impor beras ini," pungkasnya.[*]
