JAKARTA - Jelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) harus menjadi wasit yang adil dalam mengawasi segala bentuk politisasi dalam setiap siaran di televisi dan radio. DPR berharap KPI menunjukkan integritasnya dalam mengawasai tendensi yang ada dalam media.
"Kita semua ketahui bersama, saat ini sudah masuk tahun politik, pasti ada subjektivitas itu. Perlu ada integritas dari KPI. Kami berharap besar pada KPI, diakui secara tidak langsung, KPI ini juga menjadi penentu arah ke mana bangsa ini akan dibawa," kata anggota Komisi I DPR Bachtiar Aly dalam kerja dengan KPI di Jakarta, Selasa (30/01/2018).
Politisi NasDem ini berharap KPI bisa menjadi filter bagi pemberitaan dan opini yang kurang baik. KPI harus mampu mendesain dan menyebarkan opini publik yang objektif dan mampu dicerna oleh masyarakat.
Bachtiar juga mengingatkan kepada KPI agar memasukkan unsur ideologi kebangsaan dalam pengawasannya terhadap media-media tersebut.
"Perlu diingat bahwa pengawasan juga perlu ada unsur ideologinya. Dalam program siaran media harus ada ideologi yang berpihak kepada Indonesia khususnya dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Ini sangat penting bagi kita semua terutama generasi penerus bangsa," tegas Legislator dapil Aceh I ini.
Sehingga, lanjutnya, jangan sampai program siaran di media tersebut lebih cenderung mengikuti kepentingan atau pola pikir pemilik perusahaan media.
Oleh karena itu, Bachtiar meminta agar KPI lebih bertindak tegas jika dalam penilaian ditemukan ada media yang kurang tepat dalam menyiarkan program siarannya.
"Apakah corporate culture media kita ini identik dengan pemilik TV tersebut. Bisa saja penonton kita di-brainwash, maka saya kira KPI harus bisa intervensi di sana," ujarnya.[*]
