ACEH SELATAN - Suhu politik di Aceh Selatan agak sedikit memanas pasca tahapan-tahapan syarat administrasi dilakukan oleh tujuh pasangan balon peserta Pilkada Serentak 2018. Ini terbukti dengan banyaknya status di media sosial khususnya facebook dimana masing-masing tim relawan kandidat menyorot dan menyudutkan rivalnya dalam beraneka ragam bahasa politik yang dituliskan.
Berkaca dari suhu politik pada Pilkada Serentak tahun 2016 lalu, banyak kegaduhan politik muncul di berbagai daerah yang mengarah konflik SARA, intrik-intrik dan intimidasi serta mempertontonkan hal yang tidak mendidik bagi masyarakat. Untuk itu diperlukan perilaku politik sehat dari para pemangku kepentingan (Tim Relawan), parpol dan elit parpol untuk berpolitik secara logis dalam statement, santun dalam moral dan cerdas dalam memilih agar terhindar dari manuver kegaduhan, kontra politis demi mencapai puncak popularitas, mencari kesempatan mengatasnamakan rakyat demi pencitraan serta meramu black campaign dan opini politik kosong.
Putra daerah Aceh Selatan dan juga aktivis IMM Aceh Selatan, Fathayatul Ahmad menyampaikan bahwa konteks seperti ini, urgensi politik logis, santun dan cerdas jelang Pilbup Aceh Selatan 2018 perlu dihidangkan kepada masyarakat sehingga terciptanya pendidikan politik realistis yang jauh dari intrik-intrik yang dapat merugikan masyarakat.
"Pendidikan politik realistis adalah pendidikan politik cerdas dan bermartabat, bukan politik yang melahirkan kontra dan balas dendam yang berkepanjangan. Namun perlu diingat bahwa berpolitik membukakan pintu gerbang dalam mensejahterakan masyarakat bukan menjerumuskan masyarakat ke lembah kesengsaraan," katanya.
"Perang status di laman facebook jelang Pilbup 2018 sudah mulai marak. Sejumlah akun asli maupun palsu tim pemenangan dan relawan masing-masing bakal calon mulai bertebaran di dunia maya. Ada yang menanggapinya biasa saja dan ada juga sampai berdebat atau perang bahasa," ungkap Fathayat.
Hal senada juga disampaikan Ridha Utama selaku pegiat facebook Aceh Selatan mengatakan jika perang status FB terus menerus berlangsung tanpa adanya pengawasan atau semacam antisipasi dari pihak berwajib maka tidak tertutup kemungkinan suhu politik semakin panas dan bisa berdampak timbulnya aksi anarkis.
"Ini wajib segera diantisipasi tanpa ada kelalaian dari kita. Sekarang ini Undang-Undang IT sudah ada, kita kembalikan kesana. Yang terpenting kita masyarakat sipil perlu mengawal oknum-oknum yang tak bertanggungjawab dan menyalahgunakan IT sebagai alat untuk kepentingan politik busuk," urai Ridha, Minggu (14/01/2018).[FA]
