BIREUEN - Pendidikan merupakan suatu hal yang perlu dibangun dalam menciptakan kader-kader sumber daya manusia yang handal, berkualitas, terampil dan profesional dalam bersaing di era globalisasi seperti sekarang ini. Namun rencana pembangunan sekolah IPDN Regional Aceh oleh Pemerintah Pusat di Provinsi Aceh mengundang pro kontra dan kegaduhan, bahkan seperti ajang perebutan atau kompetisi.
Dewan Pimpinan Wilayah Yayasan Pusat Analisis Kajian Dan Advokasi Rakyat Aceh Bireuen, M.Iqbal, S.Sos, selaku Direktur PAKAR Bireuen turut menyikapi soal saling tarik dan menarik kesiapan dua daerah di Aceh antara Kabupaten Bireuen dan Aceh Besar.
Menurut Iqbal, saya rasa bukan suatu problem untuk kita terima dan kita permasalahkan soal kesiapan pemerintah kabupaten mana yang lebih siap dan layak dibangunnya sesuai ketentuan perundang-undangan dan memenuhi syarat sesuai kategori kriteria.
"Apalagi baru tahap awal yang dilakukan survey oleh pihak IPDN, tentu mereka selaku pihak utusan Pemerintah Pusat akan melihat lebih objektif, rasional dan selektif serta strategis lokasi lapangan yang rencana akan dibangun Kampus IPDN Regional Aceh," ujar Iqbal dalam rilisnya, Kamis (07/12/2017).
Dikatakannya, berilah ruang dan kepercayaan bagi Tim Penilai IPDN Regional untuk bekerja sebaik mungkin dengan sebenarnya tanpa intervensi dari pihak manapun di Aceh sesuai mekanismenya, kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dikaji dan dianalisis kepatutan. Termasuk kelaikan lokasinya secara ilmiah, luas lahan yang memadai tanpa bermasalah di kemudian hari, fasilitas, akses komunikasi yang dilalui ditambah koneksi sarana/prasarana serta infrastruktur yang ada.
"Kita minta pemerintah daerah di dua kabupaten, baik Bireuen dan Aceh Besar untuk bersabar dan tenang. Persiapkan blue printnya untuk dipaparkan secara objektif, ilmiah dan rasional yang akan diberikan kepada Tim Survey IPDN Regional Aceh sebagai utusan Pemerintah Pusat untuk mengkajinya secara menyeluruh dan subjektif sebagai bahan pertimbangan akan dibangunnya IPDN Regional Aceh," terangnya.
Kita dari Yayasan PAKAR Aceh dan DPW PAKAR Bireuen, sebut dia, siap mensupport dan mendukung program pemerintah yang berpihak untuk kemajuan Aceh asal dibangunnya di Aceh, bagi kita itu 'No Problem'. Namun yang sangat kita khawatir dan sayangkan bila pembangunan rencana pemerintah untuk membangun IPDN Regional Aceh gagal dan ternyata dibawa ke luar Aceh. Itu sangat kita sesalkan terhadap pemerintah di Aceh.
"Akibat selalu terjebak perseteruan sebagai upaya saling klaim dan menjadi ajang merebut rencana akan dibangunnya IPDN oleh pemerintah pada dua kabupaten di Aceh makin sering mengklaim kepada media bahwa Kabupaten Bireuen lebih layak dan strategi, begitu juga Kabupaten Aceh Besar mengatakan lebih cocok dan strategis lokasi tempat dan luasnya ketersediaan lahan," ketus Iqbal.
Diungkapkannya, kita minta Pemerintah Aceh dalam hal ini Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf untuk bersikap tegas menyangkut IPDN Regional Aceh dalam menentukan lokasi pembangunan kampus diantara dua kabupaten yang layak dan siap. Dikhawatirkan akan mengganggu kinerja dan konsentrasi Tim Survey IPDN karena akan banyak datang pihak-pihak berkepentingan yang akan berupaya melobby dengan menghalalkan segala cara dan tidak baik secara hukum.
"Menurut kami, perlu diantisipasi soal main mata dengan oknum yang tidak bertanggungjawab soal IPDN Regional Aceh. Kita minta kepada Tim Survey Pusat supaya bisa lebih hati-hati, jangan sampai bodoh dan konyol. Kita lihat diakhir ceritanya, justru akan dibawa lari IPDN Regional tersebut dan dibangun di luar Aceh. Ini yang tidak semua kita harapkan terjadi," tutup Iqbal, Yayasan PAKAR Bireuen".[*]
