-->

GO Angkat Bicara, Indikasi Kebohongan Kepsek SMAN 2 Patra Nusa Semakin Nyata

05 Desember, 2017, 20.16 WIB Last Updated 2017-12-05T13:30:47Z
ACEH TAMIANG - Pelaksanaan bimbingan belajar (bimbel) di SMA Negeri 2 Patra Nusa Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang terkesan 'ngaco' dan kurang efektif, sehingga hal tersebut menimbulkan kritikan dari pihak LSM yang memiliki fungsi sebagai salah satu alat sosial kontrol dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kritikan dari pihak LSM semakin gencar ketika pada Jum'at (29/11/2017) kemarin, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Patra Nusa Manyak Payed, Drs Junaini, mengatakan bahwa pelaksanaan bimbel bukanlah kehendak dari sekolah, tapi karena keinginan para orang tua/wali siswa bersama komite.

Pernyataan dari Junaidi bahwa dilaksanakan bimbel karena keinginan para orang tua/wali siswa bersama komite, bukan hanya menuai hujan kritikan dari pihak LSM, tapi juga telah menjadi bahan pergunjingan dan tertawaan publik, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang.

Pasalnya, berdasarkan penjelasan yang disampaikan Ketua LSM FPRM Aceh, Nasruddin, dan Ketua LSM GEMPUR. Mustafa Kapal kepada LintasAtjeh.com, Senin (04/12/2017) kemarin, diduga junaidi telah berbohong. Sesungguhnya pelaksanaan bimbel pada setiap sekolah di seluruh nusantara dicetuskan oleh pihak sekolah yang telah bekerjasama dengan pihak pelaksana bimbel.


Dalam upaya mendapatkan keseimbangan informasi terkait pelaksanaan bimbingan belajar (bimbel) di SMA Negeri 2 Patra Nusa Manyak Payed, Selasa (05/12/2017) LintasAtjeh.com, mengkonfirmasi pihak perwakilan Ganesha Operation (GO), bernama Roly.

Berdasarkan keterangan dari Roly, terlaksananya pelaksanaan bimbel di SMA Negeri 2 Patra Nusa Manyak Payed, berawal dari hubungan pertemanan dirinya dengan seorang guru di sekolah tersebut, bernama Suprianti. Kemudian sekitar September 2017 kemarin, selaku perwakilan dari Ganesha Operation, dirinya menawarkan pelaksanaan bimbel kepada para siswa/i kelas XII SMA Negeri 2 Patra Nusa Manyak Payed.


Selanjutnya kata Roly, dirinya beserta guru yang bernama Suprianti dan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Patra Nusa Manyak Payed, Drs Junaidi, membuat kesepakatan untuk melaksanakan bimbel di sekolah tersebut, lalu menggelar acara rapat dengan orang tua/wali siswa.

Terkait pelaksanaan bimbel untuk sejumlah 59 siswa/i yang hanya menggunakan dua ruang kelas saja, Roly turut menjelaskan, pada awalnya dirinya menawarkan pelaksanaan bimbel paket VIP dengan harga Rp. 8 Juta per-siswa, namun pihak kepala sekolah meminta bimbel yang paket murah.


Atas permintaan tersebut, jelas Roly lagi, mereka menawarkan paket reguler dengan harga murah. Oleh karenanya, pelaksanaan bimbel di SMA Negeri 2 Patra Nusa Manyak Payed hanya menggunakan dua ruang kelas saja.

Saat ditanya tentang siapa yang bertanggung jawab bila saat melaksanakan bimbel tidak efektif, contohnya, pembimbing membiarkan para siswa/i tidur-tiduran di ruang kelas dan ketika para siswa/i mengajukan pertanyaan kepada pihak pembimbing, dikabarkan kerap sekali tidak diberikan penjelasan atau jawaban yang baik dan benar, malah tidak jarang disuruh bahas dengan sesama siswa/i? Roly menjawab bahwa hal itu merupakan tanggung jawab pihak pembimbing.

"Saya menyesalkan keterangan kepala sekolah tentang pelaksanaan bimbel yang terkesan tidak terbuka. Saya mohon perihal ini tidak diberitakan karena akan berimbas tidak baik terhadap Ganesha Operation. Saya takut gara-gara permasalahan ini, Ganesha Operation Kuala Simpang akan ditutup," demikian ungkap Roly.

Sementara itu ditempat terpisah, seorang aktivis senior, Sayed Zainal M.SH, menyampaikan bahwa dirinya merasa prihatin terhadap pelaksanaan bimbel di SMA Negeri Manyak Payed yang terkesan kacau balau. Sayed turut mengecam sikap kepala sekolah karena terindikasi tidak transparan, bahkan berani berbohong.


"Sebaiknya, hentikan pelaksanaan bimbel di SMA Negeri 2 Patra Nusa Manyak Payed karena terindikasi telah melakukan pembodohan terhadap anak bangsa. Saya berharap agar permasalahan ini harus menjadi perhatian serius oleh pihak Dinas Pendidikan, MPD, dan juga pihak DPRK Aceh Tamiang," tutup Sayed Zainal.[Zf]
Komentar

Tampilkan

Terkini