JAKARTA - Seribu peserta seminar nasional dalam rangkaian Kongres ke-2 DPN Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI ) bekerjasama dengan MPR/DPD RI, berlangsung sukses dengan menghadirkan para pemateri diantaranya Ditjen Kominfo RI, Kadiv Humas Mabes Polri, Ketua Badan Sosialisasi Empat Pilar MPR/DPR RI dan Deputi Pencegahan BNN.
Acara dibuka langsung oleh Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang, Sabtu (11/11/2017), dipusatkan di Gedung DPD RI Nusantara V Jalan Gatot Subroto Jakarta.
Dalam materinya, Ditjen Kominfo RI) menyampaikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai empat pilar sudah final. Perbedaan kalau kita kelola dengan baik maka akan menjadi kekuatan tapi kalau tidak maka akan menjadi distorsi.
"Perkembangan media sosial bisa dikatakan sebagai pilar demokrasi, pasalnya pengaruh dari media sosial sangat tinggi. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau waspada dalam menggunakan media sosial dengan memberikan informasi yang benar," jelasnya.
Lanjutnya, pengguna medsos usia muda lebih mudah dipengaruhi oleh informasi radikal melalui media sosial.
"Sepuluh persen penulis aktif di medsos terindikasi penyebar konten negatif dan Kominfo akan terus memantau. Karena medsos juga menjadi pilar demokrasi selain eksekutif, legislatif, yudikatif dan pers," tegasnya.
Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto menjelaskan Polri di bidang Kamtibmas mendukung program kerja Pemerintahan Jokowi-JK dengan program Nawacita. Kapolri juga meluncurkan visi misi promoter dengan menugaskan tim khusus yakni Tim Saber Polri dan Tim Satgas Pangan untuk mendukung Nawacita.
"Terkait dengan ujaran kebencian di medsos, pihaknya akan menggunakan aturan yang ada. Termasuk menjelang Pilkada serentak 2018," sebutnya sembari mengatakan keberadaan PPWI maupun entitas lainnya, selama dapat berkontribusi dalam keamanan dan keselamatan bangsa, Polri menyambut dengan baik.
Ahmad Basarah selaku Ketua Badan Sosialisasi Empat Pilar MPR/DPR RI) menyampaikan dengan tegas menolak paham khilafah. Pancasila menjadi sosialisasi persatuan bangsa Indonesia.
MPR/DPR RI juga menangkal segala macam penyebaran paham terorisme, radikalisme dan paham-paham anti Pancasila.
"Pancasila bukan agama tapi nilai-nilainya sangat religius sehingga bisa menjawab tantangan bangsa yang majemuk terdiri dari berbagai suku dan agama," tegasnya.
Selanjutnya Komjen Pol Ali Jauhardi dalam materinya menyampaikan narkotika adalah tindakan yang merugikan dan melanggar hukum. Selain itu merusak kesehatan dan menimbulkan masalah sosial.
"Narkotika adalah permasalahan bangsa yang harus diberantas dengan melibatkan semua pihak," tandas Deputi Pencegahan BNN Pusat.[Red]
