JAKARTA - Sejumlah anggota DPR asal Kalimantan Utara terus memperjuangkan dicabutnya moratorium pemekaran daerah otonomi baru. Kemarin, Rabu (25/10), sejumlah anggota dari berbagai komisi melakukan audiensi dengan Komisi II untuk mendesak dicabutnya moratorium pemekaran daerah otonomi baru (DOB).
"Berjuang terus teman-teman di Komisi II agar pemerintah mau membuka keran moratorium itu. Kita semua yang berada dalam ruangan ini berharap moratorim dicabut, saya dan teman-teman dari Kaltara lain akan selalu siap mengawal," kata Ari Yusnita, salah satu anggota DPR asal Kaltara.
Bersama Gubernur Irianto Lambrie yang turut dalam rombongan, Ari menyatakan, sudah menjadi kewajibannya sebagai putra asli Kaltara memperjuangkan segala aspirasi masyarakat di provinsi yang berbatasan dengan Malaysia itu.
"Saya di Komisi VII beserta Pak Hadi Mulyadi, Pak Ihwan Datu Adam selalu memperjuangkan kepentingan energi bagi Kaltara. Meski ini bukan isu di komisi, DOB lima daerah ini tetap harus kita kawal hingga terbentuk. Kita harus terus semangat, berjuang, berdoa dan berikhtiar dan mendukung keinginan bersama kita ini," tuturnya.
Menurut politisi NasDem ini, pentingnya DOB di Kaltara adalah demi terciptanya percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah di luar pulau Jawa. Apalagi, daerah perbatasan merupakan etalase bagi sebuah negara. Oleh karena itu tidak boleh perekonomian dan kesejahteraan di daerah tersebut terabaikan.
"Kita tidak mau peristiwa terlepasnya Sipadan dan Ligitan kembali terulang kemudian hari. Maka, keberadaan daerah perbatasan menjadi penting bagi kewibawaan dan kedaulatan Indonesia," tegasnya.
September lalu, Ari bersama rombongan juga sudah bertemu dengan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI).
Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menjelaskan bahwa hingga 2018 masih diberlakukan moratorium pemekaran daerah otonomi baru. Hal ini diambil karena Pemerintah saat ini masih terfokus kepada pembangunan infrastruktur yang masih belum terselesaikan di berbagai daerah.[*]
