ACEH SELATAN - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Aceh Selatan, Syahril, S.Ag, meminta kepada Komisi DPRK yang terkait untuk menindaklanjuti pencabutan SK Kontrak Tenaga Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan. Pasalnya, Syahril menilai sikap yang diambil oleh instasi terkait sangat merugikan orang lain.
Syahril mengatakan kalau itu benar, sikap yang diambil Dinas Kesehatan itu adalah merupakan perbuatan yang tercela dan zalim, apalagi sampai menebar ancaman kepada yang bersangkutan. Hal tersebut dikatakan Syaril melalui telpon seluler kepada LintasAtjeh.com, Minggu (30/07/2017).
"Permasalahan itu harus diusut tuntas kalau memang seperti itu yang dialami oleh tenaga kontrak," kata Syahril.
Lanjut Syahril, biasa kalau instasi membuat sebuah rekomendasi kontrak tenaga kesehatan itu harus dipublikasikan bukan ditutup-tutupi.
"Bisa saja kita menduga ada permainan loh! Nyatanya kontrak yang dilakukan Puskesmas dan Dinas Kesehatan itu tidak ada unsur rekrutmen, juga tidak ada tes kelayakan tenaga kesehatan di wilayah tersebut," ucapnya.
Ia menambahkan, orang lain yang juga berprofesi kesehatan masih banyak di Aceh Selatan. Dan perlu dipertegas kalau buka kontrak harus dipublikasikan jangan didiam-diamkan. Aceh Selatan ini bukan milik satu atau dua orang saja. Orang lain juga ada hak untuk ikut dan bersaing.
"Aturan-aturan rekrutmen kontrak itu kan memakai uang negara, itu harus dipublikasikan. Juga di tes kelayakan tenaga kesehatan, yang mendaftar itu juga harus diuji layak atau tidaknya," ujarnya.
Tambah dia lagi, sebagai pimpinan DPRK, dirinya akan segera mempertanyakan kepada Dinas Kesehatan Aceh Selatan. Permasalahan itu bukan sesuatu yang kebetulan dan ini tidak bisa dibiarkan semena-mena oleh oknum Dinas Kesehatan Aceh Selatan.
"Jika perlu nanti kami adakan pansus untuk menindaklanjuti, juga kami panggil yang bersangkutan dan juga dinas terkait untuk kita luruskan permasalahan ini, agar semua pihak tidak dirugikan," pungkas Syahril.[FA]
