Kadin: Impor Migas Tetap Tinggi Demi Melayani Kepentingan Trader

IST

JAKARTA -  Ketua Koordinator Gas Industri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Ahmad Wijaya meminta pemerintah untuk benar-benar mengelola sektor hulu migas agar impor migas yang cenderung naik bisa ditekan.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), impor migas Mei 2017 mencapai US$1,82 miliar atau naik 10,54 persen dibanding April 2017, sedangkan jika dibanding Mei 2016 meningkat 9,10 persen.

Soal impor, kata Ahmad, memang tidak bisa ditutup semua, namun tetap harus ada usaha keras dari pemerintah untuk benar-benar mengelola hulu migas. Jika tidak, maka sektor hilir, akan terus dibanjiri impor. Ujungnya, industri tertekan dan tidak memiliki daya saing.

"Impor terus terjadi sebab Pemerintah belum serius menarik investasi industri hulu berbasis minyak nan petro chemical yang secara pertumbuhan turun ke industri intermediate baru ke industri hilir," tegas Ahmad, kepada media, Senin (03/07/2018).

Menurut Ahmad, jika pemerintah mendorong menarik investasi ke sektor tersebut, maka secara palan pasti, impor migas akan bisa dikurangi secara drastis.

"Jika tidak dibenahi, kondisi impor tiap tahun naik, dari konsumsi harian seperti bawang sampai gula masih tinggi impornya," jelas Ahmad.

Catatan BPS, secara total, nilai impor Indonesia Mei 2017 mencapai US$13,82 miliar atau naik 15,67 persen dibanding April 2017. Bahkan, jika dibandingkan Mei 2016 melonjak hingga 24,03 persen.

Tiongkok jadi negara pemasok barang impor nonmigas terbesar  dengan nilai US$13,67 miliar (26,12 persen), Jepang US$5,82 miliar (11,12 persen), dan Thailand US$3,77 miliar (7,21 persen).

Khusus sektor migas, Ahmad menegaskan, agar impor yang membanjiri sektor hilir bisa benar-benar dikurangi, Indonesia perlu 10 pabrik baru petrochemical seperti Chandra Asri. Jika 10 pabrik itu sudah ada, hasil produksinya pun tak boleh lagi di ekspor namun digunakan untuk  kepentingan mendukung industri dalam negeri.

"Baru industri hulu, intermediate sampai hilir bertumbuh. Saat ini kondisi kita di industri banyak melakukan paralel impor dan produsen. Jadi cash cost tinggi di semua linier," tegasnya.

Pemerintah dinilai tak pernah serius mengembangkan industri hulu minyak dan gas Tanah Air. Terbukti, investor tak tertarik menanamkan modalnya di sektor ini.

Bukti lain tak seriusnya pemerintah adalah dengan tingginya impor di hilir migas. Hal ini terjadi karena bagian hulu tak diurus dengan baik, sehingga tidak mencukupi kebutuhan hilir.

Persoalan tetap tingginya impor di sektor migas, juga berkolerasi dengan kepentingan para trader. Kata Ahmad, sektor migas masih banyak melayani trader. Sementara untuk meyakinkan investor refinery masih perlu waktu lama.

"Masih panjang, kemungkinan satu periode Pemilu lagi belum tentu ada hasil maksimal sebab RUU migas masih belum tuntas," terang Ahmad.

Di sisi lain, sektor ESDM juga masih tumpang tindih di SKK Migas dan Ditjen migas. Alhasil semua jalan di tempat. Maka tak heran, potensi besar energi yang bisa mendukung industri nasional, seperti LNG di wilayah timur Indonesia, tidak bisa dimanfaatkan maksimal.

"Alhasil semua jalan di tempat, LNG yang berlimpah dari timur selalu alasan infrastruktur belum memadai," sindir Ahmad.

Bagi Ahmad, mengutamakan memperbaiki sektor hulu merupakan jalan tercepat agar sengkarut impor migas bisa dibenahi. Alhasil, jika hulu tidak ada masalah, maka di sektor hilir impor bisa dihilangkan.

"Utamakan sektor hulu tidak ada jalan lain," pungkasnya.[Rls]