 |
| Kondisi hutan Aceh (IST) |
BANDA ACEH - Segenap kekayaan yang dikandung bumi Aceh belum dapat dimanfaatkan secara bijak untuk kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat dan lingkungan. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam bahkan sering kali bersamaan dengan perusakan dari alam dan lingkungan hidup.
Kondisi ini telah berlangsung lama dan belum ada keseriusan para pihak untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam Aceh secara bijak dengan prinsip keberlanjutan dan semata-semata untuk kesejahteraan yang berkeadilan.
Hal tersebut diungkapkan Presiden Partai Atjeh Hijau (PAH) Zahrul dalam pidato politiknya pada acara pembukaan “Duek Pakat Raya” atau Kongres Perdana PAH yang digelar di Aula Hotel Lading, Banda Aceh, Sabtu (20/05/2017) lalu.
“Praktik yang berlaku dan keterusan adalah penjarahan sumber daya alam secara membabi buta termasuk dengan cara merusak lingkungan, oleh dan untuk kepentingan tertentu khususnya pemodal,” tegas salah satu pendiri dan deklator PAH ini.
Menurutnya, pemerintah dengan segala perangkat sampai saat ini belum mampu mengurus pemanfaatan sumber daya alam untuk keadilan dan memastikan keberlanjutan serta menghindari praktik merusak lingkungan tatkala eksploitasi SDA berlangsung.
“Beranjak dari kondisi tersebut, kami kaum hijau di Aceh sadar dan karena itu mengikhtiarkan suatu gerakan yang seterusnya dilembagakan dalam politik dan selanjutnya disebut politik hijau,” kata Zahrul.
Gerakan dan politik hijau ini, sambungnya, ditujukan sebagai alat dan cara untuk memastikan terselenggaranya kehidupan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijak dan terbatas, serta hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup dengan memperhatikan keberlanjutan serta keseimbangan alam dan lingkungan hidup.
Ia menambahkan, keniscayaan nilai dan cita-cita luhur para pendiri negeri hanya dapat diperoleh melalui praktik politik yang mampu melampaui perbedaan, mengutamakan pembangunan etika, minus nafsu berkuasa, mengontrol dan mendominasi semata.
“Dan yang paling utama adalah menempatkan kedaulatan rakyat di atas segalanya dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berlandaskan prinsip keseimbangan dan kelestarian,” katanya.
“Bersama mereka yang tertindas serta melalui solidaritas kesadaran semesta, dengan ini kaum hijau Aceh berikhtiar mewujudkan tata dunia baru yang sehat, lestari, adil dan beradab melalui pendekatan kerakyatan yang berani, bersatu dan berdaulau,” ungkap Zahrul dihadapan sejumlah pimpinan Parpol yang hadir, termasuk perwakilan dari Partai Hijau Indonesia (PHI) dan Partai Hijau Jepang.
Kongres perdana PAH diikuti oleh 150 peserta yang terdiri dari para penerima mandataris PAH dari 23 kabupaten/kota se-Aceh, termasuk sejumlah peninjau dari berbagai kalangan. Kongres Parlok berhaluan hijau ini dibuka oleh Sekretaris Setnas KPH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Agus Setyarso.[Rls]
