JAKARTA - Wakil Ketua Panja RUU Terorisme Supiadin Aries Saputra siap mempercepat pembahasan RUU Terorisme. Hal ini sebagai reaksi DPR atas permintaan Presiden Joko Widodo sebagai refleksi terjadinya ledakan bom di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, baru-baru ini. Rencananya, dalam minggu ini Panja RUU Terorisme akan melakukan rapat internal untuk membahas imbauan Presiden.
"Ini harus menjadi perhatian semua fraksi di DPR. Kita (partai pendukung pemerintah) pengen cepat tapi harus melihat dinamika yang terjadi antar fraksi," ungkapnya, Senin (29/05/2017), di Kompleks Parlemen.
Ia menuturkan, salah satu isu kontroversial di RUU Anti Terorisme adalah tentang peran TNI dalam pemberantasan terorisme. Supiadin memastikan, dalam draf aturan tersebut tak ada tugas yang berbenturan antara TNI dan Polri.
"Kan TNI ada tiga satuan yaitu Sat-81/Gultor, Den Jaka, dan Den Bravo 90. Kalau aksi bom teroris di Istana, pengaman presiden tanggung jawab TNI. Kalau terjadi di situ, TNI yang turun. Pelibatan TNI bukan ambil alih Polri, tapi bersinergi. Ada saatnya polisi di depan, TNI back-up, bukan membantu karena TNI sudah memiliki tugas sendiri," jelasnya.
Jenderal bintang dua purnawirawan ini mengatakan, diharapkan kedepannya TNI bersinergi dengan Polri untuk menumpas terorisme. Keterlibatan TNI dirasa perlu karena terorisme sudah mengancam negara.
"TNI dilibatkan bersinergi dengan Polri. Ini kan keinginan pemerintah. Kalau lihat sejarah terbentuknya pasukan anti-teror, TNI jauh lebih dulu. Kedepan kami melihat mengapa pemerintah ingin melibatkan TNI? Karena kami melihat analisa ancaman terorisme bukan lagi terhadap kamtibnas, tapi juga keamanan negara," tutur Supiadin.
Peran TNI dalam memberantas terorisme termasuk operasi militer selain perang yang diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Artinya, TNI harus mendapat izin dari presiden jika melakukan operasi militer selain perang.
Supiadin mengusulkan agar pemerintah membuat aturan turunan untuk mengatur lebih lanjut. Dalam hal ini, Kementerian Pertahanan sebagai pihak yang membuat PP.
"Nanti bikin PP nya. Kan kesulitan TNI itu dari 14 tugas di luar perang, belum ada PP nya. Yang buat itu pemerintah. Jadi Menhan buat PP ajukan ke presiden sehingga dalam UU Terorisme sangat mungkin ada pasal yang harus dijabarkan jadi PP," pungkasnya.[Rls]
