Dinasti Politik, Tantangan Demokrasi Indonesia

IST

SETELAH melewati lebih kurang delapan belas tahun demokrasi negara Indonesia berjalan, ternyata demokrasi Indonesia memiliki berbagai macam tantangan dalam kemajuannya. Salah satu diantara tantangan itu adalah muncul dan berkembangnya dinasti politik (politik keturunan).

Hal ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan demokrasi Indonesia yang sedang berjalan dan tumbuh menjadi demokrasi yang baik dan maju. Konsolidasi demokrasi membutuhkan lingkungan demokrasi yang sehat dan mendukung aspek kemajuan demokrasi. Berkembangnya fenomena dinasti politik ini akan mengancam dan sekaligus tantangan demokrasi Indonesia menuju konsolidasi demokrasi Indonesia yang sesungguhnya. Demokrasi adalah sebuah metode atau cara yang memiliki prosedural kelembagaan untuk mencapai keputusan politik dalam mendapatkan atau memperoleh suara rakyat dalam pemilu.

Kemunculan Maya Suryanti anak dari Walikota Suryataati A Manan dalam Calon Walikota Tanjung Pinang adalah bukti dari adanya dinasti politik di Indonesia. Sementara beberapa tahun yang lalu di tingkat nasional muncul dan berkembang isu-isu tentang ibu Ani Yudhoyono,istri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menjadi calon presiden dari Partai Demokrat pada tahun 2014 yang lalu. Meskipun jauh sebelumnya, Mantan Presiden SBY telah mengklarifikasikan bahwa tidak akan mengembangkan atau melakukan proses demokrasi yang beruntun pada dinasti politik itu.

Namun sebagian orang tidak bisa begitu percaya dengan hal tersebut dikarenakan akan ada kemungkinan untuk mencalonkan kerabat dekat mantan presiden itu walau pada akhirnya dinamika politik kekeluargaan itu tidak dilakukan. Ini akan mengancam sekaligus menjadi tantangan demokrasi indonesia karena dinasti politik adalah suatu pemahaman politik kekeluargaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi Indonesia dan nilai-nilai Pancasila.

Peristiwa lain dalam dinasti politik yang mengancam keutuhan demokrasi Indonesia misalnya adalah ada pada calon legislatif pemilu tahun 2009 yang lalu yaitu pencalonan Dave Laksono di Dapil Jawa Barat III (Bogor) dan merupakan anak dari Agung Laksono. Pencalonan Jerry A.K Sambuaga di Dapil Jakarta III (Barat, Utara dan Kepulauan Seribu ) merupakan anak dari Theo Sambuaga. Pencalonan Mumtaz Raiz di Dapil Jawa Tengah VIII (Cilacap dan Banyumas) merupakan anak dari Amin Rais. Kemudian juga pencalonan Edhie Baskoro Yudhoyono di Dapil Jawa Timur VI (Solo, Ponogoro, Trenggalek, Magetan,dan Ngawi ) merupakan anak dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Adannya keinginan jaringan atau hubungan keluarga dalam politik menurut Hajrianto Yassin Thohari di kolom Gatra 19 pada bulan Januari 2011 yang lalu dikarenakan oleh adanya psikopolitik. Mereka terlahir dari keluarga yang berlatar belakang kerajaan dan merasa menjadi anak atau putra putri yang sebenarnya dari silsilah keluarga tersebut dan mereka mempunyai keinginan untuk meneruskan apa yang telah dilakukan oleh orang tua dan kerabatnya untuk selama-lamanya. Oleh karenanya akan turunnya partisipasi politik merupakan dampak dari hal tersebut. Penurunan partisipasi politik dari tahun ke tahun disebabkan oleh kuatnya pengaruh elit politik di parlemen. Dengan itu kebijakan yang dihasilkan akan berpihak kepada kepentingan elit politik dari pada kepentingan masyarakat.

Sedangkan elit politik saja mempunyai pengaruh yang angat signifikan dalam parlemen. Apalagi bila para elit politik itu dikuasai dan dipengaruhi oleh adanya dinasti-dinasti politik yang akan berujung pada ancaman terhadap demokrasi Indonesia di masa yang akan datang. Untuk itu, fenomena dinasti politik harus segera dicegah melalui pendidikan dan pengajaran politik kepada masyarakat atau bisa juga dengan melalui peratuan peraturan.

Seharusnya kita sebagai bangsa yang besar dan bangsa yang menganut sistem demokrasi bisa belajar dan memahami sejarah perjalanan bangsa ini yang telah membuktikan bahwa dinamika politik dinasti itu tidak pernah mensejahterakan rakyat. Namun hanya mensejahterakan lingkaran dan orang-orang yang berada di sekitar dinasti itu dan akan menjadi sumber bagi tegaknya kolusi, korupsi dan nepotisme serta hanya akan memberikan keuntungan dan manfaat yang terbatas bagi orang-orang dan elit-elit politik yang ada dalam lingkaran dinasti politik itu.

Oleh karena itu, kita harus memberantas dinasti politik yang dapat menjadi tantangan bagi tegaknya nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Adanya fungsi pengawasan baik itu oleh rakyat, oleh pemerintah itu sendiri dan oleh mahasiswa yang akan menjadi penopang kehidupan bangsa di masa yang akan datang. Kepada mereka yang sudah mengusung jabatan seharusnya menyadari bahwa melakukan politik kekeluargaan adalah bukti dari kemunduran kepemimpinanya, dikarenakan calon pemimpin yang dihasilkan akan menjadi tidak akurat dan terlebih lagi akan kekurangan pengalaman karena dalam merebut jabatan harus dibantu oleh kerabatnya.

Mari kita sama-sama memahami dari nilai-nilai demokrasi yang akan menjadi kekuatan bangsa Indonesia dan menjadi sebuah kebebasan dalam keterbukaan.