ACEH BESAR - Bupati Aceh Besar Mukhlis Basyah, S.Sos menyatakan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terus berupaya membangun infrastruktur di segala sektor termasuk sektor kesehatan dan pendidikan. Disamping itu, sektor pertanian juga merupakan bagian penting dari pertumbuhan ekonomi masyarakat, pelayanan kesehatan terus kita tingkatkan, mutu dan kualitas pendidikan juga ditingkatkan, serta penambahan saluran irigasi dan embung di setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.
Hal itu dikatakan Mukhlis Basyah ketika membuka Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 di Gedung DPRK Aceh Besar, Kamis (23/03/2017). Hadir dalam kesempatan itu, Anggota DPD RI H Ghazali Abbas Adan, Forkopimda Aceh Besar, pimpinan dan anggota DPRK Aceh Besar, Kepala Bappeda Provinsi Aceh yang diwakili Aswar, MAP, Direktur Perencanaan Pembangunan BPKS Ir. M Riza Feisal, para Kepala SKPK, camat, para keuchik, dan tokoh-tokoh masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, sambung Mukhlis Basyah, tahun 2018 akan menuntaskan tujuh prioritas penting dalam pembangunan yaitu pembangunan di sektor pertanian, pembangunan infrastruktur yang berintegrasi, pembangunan di sektor kesehatan, pembangunan di sektor pendidikan, pelaksanaan dan penegakkan syariat Islam, pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
“Oleh sebab itu kepada seluruh SKPD supaya dapat mengevaluasi secara menyeluruh program kerja dalam empat tahun terakhir, karena SKPD merupakan pelaksana seluruh visi dan misi kepala daerah yang telah dijabarkan dalam RPJMD. Tahapan Musrenbang sudah dan sedang kita laksanakan termasuk penyampaian pokok-pokok pikiran anggota DPRK Kabupaten Aceh Besar dan Forum SKPD. Ini semuanya merupakan tahapan dan tata cara bagaimana melahirkan proses rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Besar tahun 2018,” ujarnya.
Tentunya dengan Musrenbang, dapat mensinergikan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam percepatan pembangunan nasional, sehingga arah kebijakan pemerintah dapat dicapai sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Besar.
“Musrenbang tahun 2017 merupakan Musrenbang terakhir dalam kepemimpinan kami dengan masa bakti 2012-2017. Harapan kami dalam tahun terakhir ini dapat menuntaskan seluruh visi dan misi yang telah tertuang dalam RPJP Kabupaten Aceh Besar,” ungkap Mukhlis Basyah.
Berkaitan pembangunan gampong, jelas Bupati Aceh Besar, alokasi dana desa terus meningkat dari tahun ke tahun ditambah dengan alokasi dana sharing kabupaten sebesar 10% dari, tahun 2017 besaran alokasi dana desa per gampong sebesar lebih kurang Rp. 720 juta ditambah ADG Kabupaten 10%.
Untuk itu, pemerintah berharap penggunaan dana desa dapat diperuntukkan sesuai ketentuan yang berlaku. Mengingat hampir 70% masyarakat Kabupaten Aceh Besar bergantung hidupnya di sektor pertanian, maka diusahakan penggunaan dana desa lebih cenderung dalam pemberdayaan ekonomi di sektor pertanian, dan harapan pemerintah kedepan satu desa melahirkan satu produk unggulan.
"Melalui Musrenbang, diharapkan tidak ada program dan kegiatan yang tumpang tindih, baik antar SKPD maupun instansi lain yang mempunyai otoritas dalam pembangunan demi percepatan pembangunan Kabupaten Aceh Besar termasuk penggunaan dana CSR dari industri yang beroperasi di Kabupaten Aceh Besar," imbuh Bupati Aceh Besar.
"Pemerintah berharap peran aktif semua pihak baik masyarakat, SKPD, LSM, tokoh masyarakat dan juga anggota DPRK, sehingga melahirkan program-program yang dapat mendongkrak perekonomian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran," tandasnya.[DW]
