 |
| IST |
JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko
Putro Sandjojo mengakui, pada tahun anggaran 2016, ada 245 desa yang
belum menerima dana desa.
Hal ini merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan ada 241 desa yang belum menerima dana tersebut.
Belum cairnya dana desa untuk 245 desa itu karena sejumlah faktor.
"Yang paling besar menyangkut kesiapan dari kabupaten atau daerah bersangkutan
yang membuat aturan mengenai dana desanya," kata Eko, usai rapat
terbatas terkait dana desa di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta,
Rabu (29/3/2017).
Eko mengatakan, jika aturan belum disiapkan oleh pemerintah daerah, maka pemerintah pusat tidak bisa menyalurkan dana desa.
Menurut Eko, tak siapnya sejumlah daerah membuat aturan mengenai dana desa ini karena adanya perubahan nomenklatur.
"Kemarin salah satunya karena ada perubahan nomenklatur dari tadinya
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Lalu diubah jadi Dinas Desa. Nah itu
yang menyebabkan keterlambatan," ujar Eko.
Eko memastikan, saat ini anggaran untuk sejumlah desa itu sudah cair. Sebagian lainnya akan segera dicairkan dalam waktu dekat.
Pada tahun 2017 ini, semua desa dipastikan akan menerima dana desa tanpa terkecuali.
"Tahun ini harusnya enggak ada masalah," ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.
Selain belum siapnya daerah dalam menyusun aturan mengenai dana desa,
ada sejumlah faktor lain yang menyebabkan dana desa belum disalurkan.
Misalnya, ada desa yang statusnya berubah menjadi kelurahan, dan ada desa yang status hukumnya bermasalah.
Selain itu, ada pula desa yang ternyata tidak ada penduduknya.
"Itu masuk kategori desa, tapi ternyata bagian dari perkebunan baik swasta maupun PTP. Otomatis kami tidak salurkan," kata Eko.
Sebelumnya, saat membuka rapat terbatas, Jokowi mengaku mendapat laporan mengenai penyaluran dana desa pada tahun 2016.
Pada 2016, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 46,98 Triliun.
Namun, masih ada empat kabupaten/kota yang dana desanya tidak cair
dari rekening Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah karena keterlambatan di
pemerintah kabupaten/kota.
"Selain itu, ada 241 desa yang belum menerima dana desa karena
berbagai faktor," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor
Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/3/2017).
Jokowi meminta masalah ini bisa segera diatasi oleh jajarannya.
Tahun 2017 ini, Jokowi minta dipastikan bahwa semua desa bisa menerima dana desa.
Apalagi, anggaran untuk dana desa sudah ditingkatkan hingga Rp 60 triliun.[Kompas]
