ACEH
SINGKIL - Himpunan Mahasiswa Pelajar Aceh Singkil (Himapas)
menggelar diskusi publik bertajuk membebaskan Aceh Singkil dari belenggu
ketertinggalan melalui optimaslisasi pemberdayaan potensi Lokal.
Kegiatan yang berlangsung
di Aula Kantor Camat Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, Kamis
(19/01/2017), itu menghadirkan narasumber dari Sekretariat Daerah Kabupaten
Aceh Singkil yang diwakili oleh Asisten I, serta perwakilan dari Bappeda Aceh
Singkil.
Dalam kegiatan tersebut
turut serta dihadiri Anggota DPRK Aceh Singkil, Mustawaruddin Lingga,
Perwakilan Dinas Pendidikan Aceh Singkil, Aslinuddin, Para Tokoh Masyarakat,
Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, perwakilan dari Bem Staisar, Bem Stif
Yasafha dan Bem Akper Yappkes serta dari kalangan mahasiswa yang tergabung
dalam Himapas.
Ketua Panitia
Penyelenggara kegiatan, Zazang Nurdiansyah kepada LintasAtjeh.com menyampaikan
bahwa kegiatan diskusi publik ini diprakarsai oleh lembaga Himpunan Mahasiswa
Aceh Singkil (Himapas).
"Ada 5 hal penting
yang diperoleh dari diskusi publik yang akan dijadikan sebagai bahan
rekomendasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil," ujar Zazang.
Kelima hal yang dimaksud
Zazang yakni, pertama, meminta untuk dilakukan peninjauan ulang kembali
terhadap HGU yang ada di Kabupaten Aceh Singkil dalam perspektif kesenjangan
ekonomi masyarakat Aceh Singkil.
Kedua, melakukan kajian
ilmiah tentang keberadaan Ibukota Aceh Singkil. Ketiga, mengoptimalisasikan
Sumber Daya Manusia (SDM) lokal di berbagai perusahaan yang berada di Kabupaten
Aceh Singkil. Keempat, memberikan perhatian khusus bagi pengangguran (S1/S2/S3)
agar dapat bersama-sama membangun/ membuka lapangan pekerjaan sehingga angka
pengangguran tahap demi tahap dapat berkurang.
Dan yang terakhir,
sebutnya, diharapkan agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh
Singkil untuk jemput bola ke Provinsi Aceh dan jangan hanya menunggu waktu ke
waktu dikarenakan 11 SKPA yang ada di Provinsi Aceh juga bertanggungjawab
terhadap Aceh Singkil sebagai daerah tertinggal dan termiskin.
Sebelumnya, Asisten I
Sekdakab Aceh Singkil, Moch Ihsan mengatakan bahwa untuk menghilangkan status
daerah tertinggal diperlukan kerjasama dari seluruh pihak dengan membuat
program kegiatan yang terintegrasi pada titik titik kosentrasi masyarakat
miskin dengan memberdayakan potensi-potensi lokal.
Menurutnya, indikator
penetapan daerah tertinggal salah satunya disebabkan karakteristik daerah,
dimana karakteristik daerah Aceh Singkil rawan akan bencana banjir.
Banjir ini, kata dia,
sangat berpengaruh kepada indikator daerah tertinggal yang meliputi,
ketersediaan sarana prasarana dan aksebilitas.
"Jadi untuk
menanggulangi masalah daerah tertinggal ini diperlukan keterlibatan semua pihak
baik pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pelaku usaha dan
masyarakat itu sendiri," katanya.
Di kesempatan itu,
pihaknya juga mengucapkan terimakasih kepada panitia kegiatan yang dalam hal
ini diprakarsai oleh mahasiswa Himapas yang telah membuat kegiatan tersebut.
"Semoga kegiatan yang
dilaksanakan hari ini dapat menghasilkan suatu masukan konkrit terutama dalam
hal menyelesaikan permasalahan kemiskinan di daerah ini," demikian
ujarnya.[AS/JML]
