SIMEULUE - Kepala Dinas Sosial Kabupaten Simeulue diduga tidak transparan soal dana bansos tahun 2016 sebanyak 200 juta rupiah. Hal ini terungkap saat ditanyakan beberapa wartawan soal penerima dan penggunaan bansos tahun 2016, Jum'at siang (06/01/2017).
Saat ditemui di ruang kerjanya, Drs.Yunus Azis mengatakan pihaknya telah menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat hanya sebanyak 200 juta rupiah untuk tahun 2016 lalu yang tergabung dalam aspirasi anggota DPRK Simeulue.
"Untuk tahun 2016 kami hanya menyalurkan bansos senilai 200 juta rupiah dan selebihnya adalah aspirasi DPRK Simeulue senilai 2,4 miliyar rupiah. Kalau nama-nama penerima bansos itu, kami tidak punya karena terserah anggota DPRK mau kasih sama siapa saja dan nama penerima bantuan pun ada sama mereka," ungkap Yunus.
Selanjutnya, saat ditanyakan tentang cara penyaluran dana tersebut, Yunus mengatakan dana bansos bersumber dari APBK Simeulue total 2,6 miliyar rupiah, 80% adalah aspirasi DPRK dan 20% anggaran disalurkan langsung oleh pihaknya.
"Karena anggaran bansos senilai Rp.200 juta itu sangat sedikit maka kami gabungkan dengan aspirasi DPRK Simeulue. Jadi apa yang disalurkan oleh mereka itu sudah termasuk dana bansos kami," tandas Yunus.
Anehnya, ketika ditanyakan tentang pertanggungjawaban dana bansos senilai Rp.200 juta tersebut, Yunus bersama kabidnya kebingungan untuk menjelaskannya serta berusaha menutup-nutupi hal ini.
Kepala Bidang Pemberdayaan, Iriani mengatakan bahwa uang tersebut telah digunakan untuk pengadaan 4 unit becak. Namun Yunus dan anggotanya tidak mau menyebutkan anggota DPRK manakah yang sudah dipercayai menyalurkan dana anggaran non aspirasi ini.[FIR]
