Proyek Jalan Lingkar Kota Langsa Terkesan Hamburkan Uang Negara

LANGSA - Proyek pembangunan jalan Birem Puntong-Jalan Sungai Lueng Kecamatan Langsa Baro (jalan lingkar) Kota Langsa terkesan menghambur-hamburkan uang negara.

Hal tersebut disampaikan Direktur eksekutif Gadjah Puteh, Sayed Zahirsyah Al Mahdaly , kepada LintasAtjeh.com, Selasa (30/11/2016), di Langsa.

Proyek penimbunan Jalan Lingkar Kota Langsa di kawasan pesisir tersebut bersumber dari dana APBN-P tahun 2016, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 36.634.000.000. Proyek jalan lingkar itu dikerjakan oleh PT.Prima Karya NAD dengan Nomor kontrak: 02.a/SPK/620/DAK/Tambahan-LU/BM/2016.

Menurutnya, pekerjaan itu tidak akan selesai pada waktunya, karena pelaksanaan yang dimulai di bulan November dan berakhir masa kontrak pada 29 Desember 2016. Sebab sampai saat ini, volume pelaksanaan pekerjaan masih minim dan tidak akan tercapai target. Proyek yang bersumber dari dana DAK tambahan 2016 itu disinyalir bermasalah.

Dikatakannya Lagi, beberapa item pekerjaan yang tidak wajar nilainya seperti jembatan darurat dari pohon kelapa senilai Rp.1miliyar sebanyak 2 unit.  Seperti informasi yang kami dapat bahwa, proyek itu merupakan dana arahan dari salah seorang anggota DPR RI berinisial  F dan disinyalir bahwa, pelaksana pengerjaan dilakukan oleh orang terdekatnya.

“Meskipun ditender tapi jelas proyek tersebut dengan arahan F, hingga pekerjaannya bisa dilaksanakan oleh orang terdekatnya sendiri. Banyak proyek DAK Anggota DPR RI tersebut yang tersebar di sejumlah daerah di Aceh. Bahkan disinyalir tidak ada yang berani untu mengangu karena proyek itu milik pembesar,” ucap Sayed.

“Penimbunan Jalan lingkar itu sejumlah Rp.36 miliyar lebih, tentunya akan meraup keuntungan besar. Menurut skala prioritas alokasi anggaran yang sebesar itu dianggap tidak relevan dengan kondisi sosial masyarakat, yang masih sangat membutuhkan berbagai fasilitas umum lainnya,” imbuhnya.

“Masih banyak akses langsung yang bisa diperuntukkan terhadap kebutuhan masyarakat seperti, areal relokasi penggusuran warga yang belum tersentuh pembangunan, sampai saat ini hendak menjadi perhatian serius pemerintah dan legislator,” jelasnya.

Belum lagi kondisi pengambilan matetial di Alur Rimueng yang jalannya rusak akibat keluar masuk armada berat. Sehingga mendapat tanggapan miring dari masyarakat setempat, yang resah karena kegiatan tersebut menggangu dan merusak kondisi jalan diareal PTPN-I, juga merugikan Pemko Langsa karena jalan tersebut dibangun dengan anggaran APBK Langsa.

Menurut pantauan Gadjah Puteh bahwa untuk tahun 2017 telah diusulkan Rp.50 M lagi untuk kelanjutannya yang akan dibahas di DPRK Langsa. Kami sudah coba konfirmasi ke Ketua Komisi D DPRK Langsa Ilham Pangestu, namun masih mengikuti Diklat di Jakarta, menurut pengakuanya sepulang dari Jakarta akan meninjau langsung kelokasi, karena mendapatkan laporan yang sama dari masyarakat.

"Penambahan anggaran ini terkesan dipaksakan dengan jenis pekerjaan yang sama. Dan disinyalir besarnya keuntungan dari proyek penimbunan dibanding pekerjaan fisik lainnya, meskipun masih minim manfaat bagi masyarakat,” terangnya lagi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Langsa Ir. Said Mahdum ketika dikomfirmasi LintasAtjeh.com, Selasa (30/11/2016) mengatakan, untuk pembangunan jalan lingkar tersebut tentunya membutuhkan dana yang besar. Jika kita berharap dari dana APBA mungkin lima puluh tahun kedepan tidak akan selesai hanya beberapa milyar saja.

Apa bila jalan tersebut tidak selesai sesuai kontrak hingga berakhir tahun anggaran, dalam Kepres maka dapat di perpanjang selama 50 hari. Namun ada kosekkuensi, kalau akibat kelalaian maka proyek itu akan dikenakan denda akan kita lakukan pertimbangan-pertimbangan. Oleh karena itu kita berharap kepada pemerintah pusat untuk membantu proses jalan itu agar cepat selesai oleh siapapun, terlepas dari unsur politik.

Selain dari APBN, program strategis tersebut juga diharapkan mendapatkan dukungan APBA. Karena ini proyek besar, dan juga membutuhkan anggaran yang besar, maka itu kami sangat butuh bantuan negara untuk bisa mewujudkan jalan lingkar itu.

“Kami telah mengusulkan anggaran untuk tahun 2017 sebesar Rp.50 M, soal setuju tidak setuju itukan ada hak yang berwenang, bagai mana kita paksakan,” ucapnya.

“Karena jalan itu akan menjadi salah satu jalan alternatif. Oleh karena itu, kita harus mencari sumber teknis mengigat besarnya biaya untuk pembangunan, kalau tidak dicari sumber dana, kapan akan siap jalan lingkar itu,” jelasnya.

“Rencana awal proyek itu akan menghabiskan anggaran sekitar Rp.600 milyar, Jika proses pembangunan itu semakin lambat maka biaya yang akan yang dibutuhkan tentunya semakin besar,” tandasnya.[Red]