Politisasi Bantuan Steling Untuk Pedagang Kecil Agara

Gerobak Steling Aluminium (IST)

ACEH TENGGARA - Salah seorang pedagang mengungkapkan pembagian bantuan steling (rak dagang_red) untuk sejumlah pedagang kecil  diduga tidak tepat sasaran di Aceh Tenggara.

“Pasalnya, selaku pedagang kecil, saya tidak mendapatkan bantuan steling meski sudah mengajukan proposal ke pihak Dinas Koperasi dan UKM Aceh Tenggara,” demikian diungkapkan JD (50), warga Desa Lawe Sagu, Kecamatan Lawe Bulan, Aceh Tenggara, kepada LintasAtjeh.com, Jumat (30/12/2016).

Selain itu, lanjut JD, tim penilai dari Dinkop UKM tersebut juga sudah melakukan survei ke rumah yang sekaligus menjadi tempat dirinya menjalankan usaha selama ini.

"Saya sudah mengajukan proposal atas nama istri saya. Orang itu juga sudah melihat jualan kita ini, mereka juga lihat steling kita ini terbuat dari plastik, kenapa malah pegawai negeri yang dapat?" ungkap JD kesal.

Menurut JD, proposal bantuan tersebut diajukan atas nama sang istri berinisial NK SMH. Namun, JD menyesalkan sikap Dinkop UKM Agara yang malah memberikan bantuan steling kepada dua orang oknum PNS di desa itu.

Selain dirinya, lanjut JD, Kaimi dan Uci juga mengalami nasib yang sama. Kedua pedagang kecil di Desa Lawe Sagu ini juga tidak mendapatkan bantuan steling meski telah mengajukan proposal.

JD menduga, nasib malang yang mereka alami ini disebabkan karena unsur politik jelang pemilihan bupati dan wakil bupati. Sebab, JD mengaku selama ini secara terang-terangan bersikap mendukung Paslon Raidin Pinim-Bukhari alias RABU yang merupakan Paslon penantang kubu petahana Ali Basrah-Deni F Roza (ABDI).

Selain dirinya, lanjut JD, Kaimi dan Uci yang disebut masih ada hubungan keluarga dengan JD ini secara politik juga menunjukkan sikap mendukung Paslon RABU. Sikap politik mereka ini diduga menjadi penyebab mereka dimurkai pihak Dinkop UKM yang secara struktur birokrasi berada dibawah pimpinan Bupati Hasanuddin Broeh yang merupakan pimpinan partai pengusung (Golkar) paslon petahana (ABDI).

Dugaan adanya unsur politik dibenarkan oleh Dodi Sukmariga Tajmal ketika dikonfirmasi LintasAtjeh.com. Dodi yang diketahui sebagai PPTK kegiatan ini mengaku pihaknya mendapat banyak intervensi dari atasan. Hal itu diduga membuat dirinya menemui kesulitan untuk menjalankan tugas sesuai prosedur.

"Sebetulnya sudah ada tim penilai yang melakukan survei lapangan. Setelah survei lapangan, data diserahkan ke Kadis. Kadis itu tahu siapa yang pro sana dan siapa yang pro sini, mungkin ada yang dicoret," kata Dodi.

Dodi menambahkan, dalam prosesnya, pihak Dinkop UKM menerima sekitar 500 proposal permintaan bantuan steling. Namun, karena kuota terbatas, mereka hanya mampu merealisasikan sekitar 50 persennya saja. Kegiatan ini menghabiskan biaya sebesar Rp. 690 juta, berasal dari dana Otsus 2016.

"Kuotanya terbatas, kita hanya bisa berikan sekitar 50 persen dari total 500 proposal yang masuk. Jumlahnya sekitar 250 orang se-Aceh Tenggara," ujar Dodi.[SA]