LANGSA -
Tragedi kemanusiaan yang tak beradab terus berulang di Myanmar. Sampai detik
ini pembantaian etnis Rohingya masih terus saja terjadi. Negara Myanmar yang
mengaku telah mengusung demokrasi dengan tokoh peraih Nobel perdamaian Aung San
Syu Kyi sebagai Presiden. Namun faktanya, saat ini telah menjadi negara yang
biadab, membiarkan terjadinya pembantaian terhadap etnis Rohingya.
Oleh karenanya, sudah
saatnya Indonesia sebagai negara yang menjujung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
yang adil dan beradab serta mengedepankan hak azasi manusia harus bersikap
tegas terhadap Pemerintah Myanmar.
“FPRM mendesak Presiden
Jokowi untuk secepatnya mencabut hubungan diplomatik dengan Myanmar dan meminta
duta besar Myanmar untuk meninggalkan Indonesia. Karena apa yang dilakukan oleh
pemerintah Myanmar tidak mencerminkan negara beradab, dan bertentangan dengan
prinsip dasar Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila,” demikian ungkap
Ketua Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) Aceh, Nasruddin kepada LintasAtjeh.com,
Minggu (20/11/2016)
Nasruddin menegaskan, pengusiran
Duta Besar Myanmar penting dilakukan untuk menyampaikan pesan kepada dunia
tentang sikap tegas Negara Indonesia terhadap negara yang mengabaikan HAM
dengan melakukan pembantaian etnis.
Selain itu, jelas
Nasruddin, FPRM mengecam keras terhadap sikap pemerintah Myanmar yang telah
memblokir akses lembaga kemanusiaan ke daerah pemukiman etnis Muslim Rohingya.
Sehingga 150. 000 jiwa tidak mendapatkan bantuan, termasuk bantuan makanan dan
kesehatan
"Ini akan menambah
daftar panjang tragedi kemanusiaan di belahan dunia, bahkan PBB terkesan
sebagai lembaga yang tidak ada kekuatan untuk menghentikan pembantaian terhadap
etnis Muslim Rohingya," pungkas Nasruddin.[Zf]
