Kelompok Usaha TSE Lakukan Moratorium Untuk Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit di Merauke

IST

MERAUKE - Kelompok usaha perkebunan Kelapa Sawit, Tunas Sawaerma (TSE), yang terdiri dari 3 Perusahaan (PT. Tunas Sawaerma, PT. Berkat Cipta Abadi, PT. Dongin Prabhawa), akan melakukan moratorium pada pengembangan lahan baru yang terkait dengan operasi kelapa sawit. Moratorium ini sementara dilakukan untuk menyelesaikan studi High Carbon Stock (HCS) demi menjaga keberlanjutan perkebunan dan kehutanan pada masa depan.

Kelompok usaha TSE yang memiliki perkebunan kelapa sawit di Merauke dan Boven Digoel, akan melakukan moratorium sampai pada penyelenggaraan studi HCS yang berkaitan dengan konservasi hutan nasional. Saat ini Kelompok usaha TSE memiliki 10.000 karyawan dengan 30% di antaranya karyawan asli Papua.

“Kami secara aktif berkomunikasi dengan pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, karyawan, mitra kerja, petani plasma, serta masyarakat lokal di setiap wilayah operasional selama periode ini. Feedback dari para pemangku kepentingan terhadap hasil studi HCS akan membantu menyiapkan kebijakan keberlanjutan yang lebih komprehensif serta ramah lingkungan,” ujar Dwiana, Direktur TSE melalui siaran persnya, Rabu (23/11/2016).

Lanjutnya, studi HCS atau dikenal Stok Karbon Tinggi merupakan pendekatan baru bagi metode penilaian hutan yang berkadar karbon tinggi dan berguna bagi perusahaan atau individu yang melakukan konversi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Setiap lokasi akan memiliki angka yang berbeda-beda dengan mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi termasuk kesejahteraan sosial yang dihasilkan dari perkembangan perkebunan baru di Indonesia. Studi HCS hanya menjadi salah satu dari beberapa faktor penting lainnya seperti kebijakan pemerintah Republik Indonesia, Nilai Konservasi Tinggi (HCV), pertimbangan agronomi, serta aspek sosial dan ekonomi.

Hal tersebut memang sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai pembangunan berkelanjutan, bahwa kondisi masing-masing setiap negara dan daerah tidaklah sama. “Tujuan keberlanjutan di tiap negara adalah sama dengan tujuan di tingkat global. Tetapi cara mencapainya harus memperhatikan kondisi budaya dan perspektif lokal,” ujar Presiden saat membuka acara “The 17th Assembly Meeting of International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSA) Working Group on Environmental Auditing (WGEA)”, akhir bulan lalu.

Itulah mengapa, Kelompok usaha TSE juga memiliki tujuan keberlanjutan dengan tetap memerhatikan konteks sosial dan ekonomi di Papua. Kelompok usaha TSE akan terus berkomitmen dalam memproduksi minyak kelapa sawit berkelanjutan dan bertanggung jawab termasuk pengurangan emisi gas rumah kaca.

“Yang terpenting adalah bagaimana kami tetap memberikan manfaat positif bagi lingkungan dan berkontribusi terhadap seluruh pemangku kepentingan, membangun SDM lokal, membantu kondisi ekonomi dan sosial daerah, menghormati budaya lokal, serta memastikan kebutuhan nasional dan global dengan minyak kelapa sawit berkualitas tinggi,” tambah Dwiana.

Tentang Kelompok Usaha TSE

Kelompok usaha TSE merupakan tiga perusahaan berbadan hukum di Indonesia yang bergerak di bidang usaha perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit dengan kantor pusat di Papua. Sejak tahun 1995, Kelompok usaha TSE memulai bisnis kelapa sawit di Papua atas permintaan Pemerintah Daerah. Kondisi infrastruktur saat itu masih minim, namun Kelompok usaha TSE dapat berkembang baik dan juga menjadi pihak pertama yang berkontribusi dalam pembangunan jalan Trans-Papua.

Sesuai dengan visi dan misi untuk menjadi perusahaan berkelas global, Kelompok usaha TSE berkomitmen untuk terus membangun sistem manajemen perkebunan yang efektif dan efisien, termasuk pelestarian lingkungan lewat program "No Deforestation, No peat and No Exploitation". Selain itu, Kelompok usaha TSE juga menciptakan sistem dan lingkungan kerja yang mendukung pengembangan SDM melalui seleksi dan program pelatihan serta pengembangan yang berkelanjutan.

Tak hanya itu, Kelompok usaha TSE Sebagai perusahaan juga terus menjaga hubungan yang harmonis dan saling membangun dengan Pemerintah Daerah maupun masyarakat setempat, serta terus aktif dalam kegiatan pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Papua.[Rls]