LANGSA -
Tak tahan dengan ulah atasan, puluhan pekerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Langsa mendatangi kantor DPRK setempat, Selasa (29/11/2016).
Aksi unjuk rasa puluhan pekerja RSUD Langsa tersebut
yang memakai seragam dinas lengkap meminta pihak DPRK segera mencopot dr. Syarbaini, Mkes, dari jabatannya
sebagai Direktur RSUD Langsa, karena dinilai otoriter, arogan dan tak memiliki
etika serta moral.
“Sejak dipimpin oleh Syarbaini, seluruh karyawan RSUD
Langsa bekerja dibawah tekanan, ketakutan dan intimidasi,” kata Koordinator
aksi dr. Netty Herawaty, M. Ked (For), Sp.F.
Selain itu, mekanisme penerimaan tenaga kontrak dinilai
tidak transparan dan tidak ada profesional dalam pembagian remunerasi. Kemudian,
dinilai pengelolaan bisnis rumah sakit tidak sehat, kebutuhan tenaga kerja tidak sesuai dengan
tingkat ketergantungan pasien. Contoh tidak melakukan alat ukur standart,
tetapi hanya menggunakan logika, sehingga mempengaruhi kualitas
pelayanan yang ada di rumah sakit tersebut.
"Hubungan antar personal tidak terjalin
sebagaimana mestinya pimpinan dan bawahan," beber Netty.
"Apabila tuntutan ini tidak dipenuhi, maka kami
tenaga medis, paramedis, penunjang medis, administrasi dan manajemen yang
bekerja di RSUD Langsa telah sepakat untuk melancarkan aksi mogok kerja secara
massal," imbuhnya.
Pada saat pengunjuk rasa tiba di kantor DPRK Langsa,
mereka diterima oleh Ketua DPRK Langsa Burhansyah dan sejumlah anggota dewan
lainnya. Ketua DPRK Langsa Burhansyah mengatakan, akan menanggapi serius
perihal yang disampaikan para pengunjukrasa.
"Aspirasi bapak ibu sudah kami tampung semua dan
nanti kami akan menjumpai Pelaksana Tugas (Plt) Walikota dan Walikota non aktif
untuk mencari solusi permasalahan ini," ujar Burhansyah.
Selain melaporkan aspirasi kepada Plt Walikota dan
Walikota non aktif, Ketua DPRK mengaku akan membuat pansus ke rumah sakit untuk melihat langsung
tranparasi.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRK, Hidayat.
Menurutnya, kenyamanan tenaga pekerja rumah sakit perlu segera di respon demi
kenyamanan pasien.
"Perihal ini perlu kami respon langsung, karena
kalau sudah tidak nyaman perawat maka mereka tidak bisa memberi pelayanan yang
baik kepada pasien," tuturnya.
Hidayat menambahkan, tidak bisa mempertahankan seorang
pemimpin yang otoriter dan pemimpin yang mengambil kebijakan sesuka hatinya.
"Kita harus tanggapi serius, hari ini juga harus
kita duduk dengan Plt Walikota. Jangan kita pertahankan satu orang,
mempertaruhkan banyak korban," pungkasnya.[Sm]
