MADURA -
Ketua DPR RI, Ade Komarudin memberikan pendapatnya terkait keinginan masyarakat
Madura yang ingin berpisah dari Provinsi Jawa Timur. Masyarakat Madura ingin
mendirikan Provinsi Madura.
Ade mengaku saat ini tidak
bisa berbicara dan berbuat banyak untuk memperjuangkan berdirinya Provinsi
Madura. Sebab, gagasan Provinsi Madura belum mendapat dukungan dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ade mengatakan, PBN Indonesia saat ini
masih dalam tahap pengetatan anggaran, sedangkan untuk melahirkan Provinsi
Maduta perlu kondisi APBN yang baik.
“Saya sangat memahami
aspirasi Provinsi Madura, namun karena terkendala soal APBN Indonesia, mungkin
untuk saat ini rencana tersebut masih membutuhkan waktu yang lama dan proses
yang cukup rumit,” kata Ade Komarudin di sela-sela kunjungannya di Masjid Nur
Muhammad Sumenep, Madura, Sabtu 8 Oktober 2016.
Politikus Golkar tersebut
mengatakan, kondisi APBN Indonesia saat ini harus dipikirkan bersama, sehingga
nanti berdampak pada perkembangan di daerah. Salah satunya mendukung usulan
pemekaran daerah.
“Secara geografis dan
potensi, Pulau Madura dapat dikatakan sangat layak untuk jadi Provinsi Madura,
toh nantinya Madura tinggal menambah satu kabupaten lagi, dan kondisi APBN membaik,
beres sudah itu urusan,“ ujarnya menambahkan.
Sebelumnya, pemerintah
resmi menolak pengajuan usulan 222 daerah otonomi baru di Indonesia. Pengetatan
anggaran negara menjadi dasar penundaan pemekaran sejumlah wilayah itu.
Penundaan usulan daerah
otonomi baru ini juga berimbas pada rencana pembentukan Provinsi Madura sebagai
pecahan dari Jawa Timur. Meski usulan ini diklaim telah disetujui oleh seluruh
bupati, namun memang tetap tak bisa direalisasikan.
"Tahun ini Provinsi
Madura tampaknya masih belum berdiri," kata Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Jawa Timur, Fattah Jasin, Rabu, 5 Oktober 2016 lalu.[Viva]
