IST |
JAKARTA - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia Natalius Pigai menilai, kehadiran Jokowi sebanyak empat kali di Tanah
Papua selama dua tahun masa kepemimpinannya merupakan hal yang sia-sia.
Menurut dia, kunjungan tersebut tidak membawa dampak apapun
bagi warga Papua.
"Semua kunjungan Presiden Jokowi terkesan tidak memberi
manfaat, dan hasilnya sampai sejauh ini belum pernah ada kebijakan yang
dirasakan secara langsung oleh rakyat Papua," kata Natalius, dalam
keterangan tertulisnya, Senin (17/10/2016).
Presiden Jokowi, kata dia, justru menjadi sumber masalah di
Papua karena dianggap tidak memiliki kompetensi sosial untuk membangun
kepercayaan, juga kompetensi manajemen pertahanan dan keamanan.
Akibatnya, berbagai pelanggaran HAM masih kerap terjadi di
Papua.
"Adanya fakta peristiwa di mana pelanggaran HAM
terhadap kurang lebih 5.000 orang Papua yang ditangkap, dianiaya, disiksa, dan
dibunuh hanya dalam 2 tahun masa periode Beliau menujukkan bukti bahwa
menciptakan Tanah Papua damai dengan penyelesaian pelanggaran HAM hanya menjadi
pelayanan bibir atau kata-kata," ujar Natalius.
Program yang didengungkan oleh Presiden untuk membangun
pasar "Mama-mama Papua" dinilainya tidak pernah ada yang tuntas.
Bahkan, pimpinan Solidaritas Pedagang Asli Papua (Solpap)
Rojit meninggal secara misterius di Papua.
Masalah lain dari kehadiran Jokowi, tambah dia, adalah
menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ddaerah Papua hingga mencapai
miliaran rupiah.
Jika semakin sering Presiden mengunjungi Papua, maka semakin
banyak APBD Papua yang terkuras.
"Kita lebih banyak kritik orang Papua menghabiskan uang
otonomi khusus, padahal justru dana otsus tersebut juga diduga tersedot ke
kegiatan kunjungan semacam ini," ujar dia.
Natalius membandingkan dengan kunjungan Presisen keempat
Abdurrahman Wahid yang baru sekali datang ke Papua, namun langsung terjadi
perubahan secara signifikan dalam berbagai dimensi pembangunan.
Ia menilai, salah satu kegagalan Presiden Jokowi memberi
manfaat dalam kunjungan kerjanya ke Papua arena Presiden tidak pernah memiliki
grand design dan time frame soal penyelesaian masalah Papua secara komprehensif
sehingga berjalan tanpa arah, terkesan amburadul dan tidak terkontrol.
"Kalau kunjungan kerja Presiden tersebut tidak
substansial, maka pribadi sebagai putra Papua dan pembela hak asasi manusia,
dengan tegas saya menolak kunjungi Papua untuk tiga tahun mendatang, karena
kehadirannya lebih banyak mudarat dari pada manfaatnya," kata dia.
Jokowi melakukan kunjungan keempat kalinya ke Papua untuk
meresmikan sejumlah proyek kelistrikan dan bahan bakar minyak.
Ia menargetkan pada 2019 kebutuhan listrik di Papua harus
tercukupi.
Jokowi juga meminta agar harga BBM, khususnya di daerah
terpencil di Papua, harus setara dengan harga di daerah lain.
Berbeda dengan Natalius, Gubernur Papua Lukas Enembe sebelumnya
memuji Jokowi yang sudah empat kali datang ke Papua selama dua tahun
pemerintahannya.
Ia menilai kedatangan Jokowi sudah banyak melahirkan
kemajuan signifikan bagi Papua. [Kompas]