-->

Impor Cangkul Menghina Harga Diri Bangsa Indonesia

29 Oktober, 2016, 21.04 WIB Last Updated 2016-10-29T14:06:26Z
IST
JAKARTA - Sungguh memalukan! Menjelang peringatan peristiwa monumental Hari Sumpah Pemuda tersiar kabar bahwa rezim Jokowi telah mengimpor cangkul dari China. Impor tersebut sangat tidak masuk akal karena dimana letak sulitnya memproduksi cangkul sehingga harus mengimpornya dari China.

Rezim Jokowi benar-benar telah membuat bangsa ini malu dalam percaturan global. Ternyata setelah 71 tahun merdeka, setelah 88 tahun mengikrarkan Sumpah Pemuda, ternyata bangsa yang mengklaim sebagai bangsa agraris harus mengimpor cangkul.

“Sulit rasanya berbicara persaingan ekonomi global yang lebih besar, jika untuk cangkul saja harus mengimpornya,” demikian kata Sekretaris Jenderal HUMANIKA, Sya'roni kepada LintasAtjeh.com melalui siaran persnya, Sabtu (29/10/2016).

Menurut Sya’roni, rasanya bangsa ini tidak kekurangan sumber daya manusia dan juga tidak kekurangan bahan baku untuk memproduksi cangkul. Sehingga kebijakan pemerintah mengimpor cangkul bisa dianggap menghinakan diri di hadapan bangsa-bangsa di dunia.

Selain itu, impor cangkul jelas suatu kebijakan yang memukul para usahawan kecil pembuat cangkul. Pemerintah yang seharusnya melindungi keberlangsungan usaha kecil ternyata telah membuat kebijakan yang bisa membunuh keberadaan usaha rakyat.

“Apapun alasannya, mengimpor cangkul merupakan kebijakan yang salah besar. Mestinya dalih akan beredarnya cangkul illegal bisa diatasi dengan mengerahkan aparat terkait. Tidak boleh dalih tersebut dengan serta merta dijadikan pembenaran untuk melakukan impor cangkul. Oleh karena itu, ada dugaan bahwa kebijakan impor ini hanya menguntungkan kelompok tertentu,” tandasnya.

Untuk itu, kami Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan mendesak:

1. Agar Presiden Jokowi segera membatalkan impor cangkul dan juga segera mengembalikan cangkul yang sudah terlanjur sampai di Indonesia.

2. Presiden Jokowi menggerakkan usaha rakyat untuk memproduksi cangkul secara massal sehingga kebutuhan nasional dapat terpenuhi tanpa harus mengimpor.

3. Mengevaluasi para pejabat yang terlibat dalam impor cangkul dari China.
[Red]
Komentar

Tampilkan

Terkini