ACEH BESAR - DPRK Aceh Besar, meminta para pegawai negeri sipil (PNS) di daerah Aceh Besar untuk bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis, mendukung salah satu pasang calon (paslon) pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017.
"Kami berharap, para PNS di Kabupaten Aceh Besar bersikap netral dan tidak mendukung salah satu paslon bupati di daerah. PNS adalah abdi negara, sehingga dia harus netral pada pilkada 2017," kata Ketua DPRK Aceh Besar, Sulaiman,SE, di Kota Jantho pada acara paripurna istimewa penyampaian visi dan misi paslon Bupati Aceh Besar pilkada 2017, Jum'at (28/10/2016).
Ia mengatakan, untuk memastikan PNS di Aceh Besar bersikap netral dalam pilkada, maka DPRK minta Polisi,TNI, Satpol PP, dan instansi terkait melakukan pengawasan terhadap PNS di Kabupaten Aceh Besar ini.
Jika dari pengawasan itu diketahui ada PNS Aceh Besar menjadi tim sukses dari salah satu paslon Bupati, maka PNS bersangkutan akan dipanggil dan diberikan sanksi tegas sesuai dengan aturan.
"Kalau sudah ada PNS yang diberikan sanksi tegas karena terbukti menjadi tim sukses bupati, maka PNS lain tidak berani menjadi tim sukses, sehingga mereka benar-benar netral di pilkada," ujarnya.
Sulaiman mensinyalir, ada PNS di Kabupaten Aceh Besar menjadi tim sukses kandidat Bupati. Namun, keterlibatan mereka masih sembunyi-sembunyi. Bahkan, ada pejabat menjadi tim sukses dari salah satu kandidat Bupati Aceh Besar.
"Dari fakta ini, sebagian PNS di Aceh Besar tidak netral lagi. Padahal, Mendagri sudah berkali-kali mengingatkan agar PNS tetap netral di pilkada," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Panwaslih Aceh Besar Mizan Muhammad mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengawasan terkait adanya indikasi sejumlah PNS menjadi tim sukses dari para kandidat calon Bupati setempat.
Ia meminta, warga yang melihat langsung ada PNS di Aceh Besar menjadi tim sukses dari salah satu calon Bupati, segera melaporkannya untuk ditindaklanjuti. [DW]
