 |
| IST |
PAMEKASAN - Bupati se-Madura, yakni Bangkalan,
Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, sepakat memisahkan diri dari Jawa Timur dengan
membentuk Provinsi Madura.
Kesepakatan itu tercapai
dalam pertemuan bupati se-Madura, yang digelar di Peringgitan Pendopo
Ronggosukowati Pamekasan, Senin, 3 Oktober 2016.
"Pada prinsipnya,
kami setuju dengan pembentukan Provinsi Madura ini," kata Bupati Sumenep
Busro Karim, dalam keterangan pers, seusai pertemuan, Senin siang, 3 Oktober
2016.
Hanya, teknik selanjutnya
nanti akan diserahkan kepada panitia, yakni Panitia Nasional Persiapan
Pembentukan Provinsi Madura (PNP3M). Zaini yakin, dengan adanya kesepakatan di
antara empat bupati di Pulau Madura itu, upaya memuluskan Madura menjadi
provinsi nantinya akan lebih mudah.
Bupati Sumenep Busro Karim
merupakan kepala daerah yang hadir secara langsung dalam rapat membahas pembentukan
Provinsi Madura, yang melibatkan empat kabupaten di Pulau Garam itu.
Selain Bupati Sumenep,
Bupati Pamekasan Achmad Syafii hadir secara langsung dalam pertemuan itu.
Sedangkan dua bupati lain, yakni Bupati Bangkalan dan Bupati Sampang,
diwakilkan.
Bupati Bangkalan diwakili
Wakil Bupati Mondir Rofii, sedangkan Bupati Sampang diwakili Asisten III Rohim
Mawardi. Perwakilan anggota DPRD dari empat kabupaten di Madura juga hadir
dalam pertemuan yang menyamakan pandangan tentang pembentukan Provinsi Madura
tersebut.
Ketua PNP3M Ahmad Zaini
menilai, Senin ini merupakan hari bersejarah bagi masyarakat Madura karena
empat bupati menyepakati pembentukan Provinsi Madura.
"Ini modal awal yang
sangat bagus. Sebab, selama ini para bupati di Madura, kan, belum satu suara.
Sekarang sudah satu suara, yakni sepakat membentuk Provinsi Madura," kata
Zaini.
Gagasan membentuk Provinsi
Madura ini sebenarnya telah dideklarasikan sebagian masyarakat Madura pada November
2015 di Kabupaten Bangkalan. Namun, kala itu, massa yang hadir dalam deklarasi
yang digelar kelompok masyarakat yang mengatasnamakan “Panitia Persiapan
Pembentukan Provinsi Madura (P4M)” tersebut hanya diwakili pemerintah kabupaten
dan tokoh ulama di Kabupaten Bangkalan. Sedangkan tiga kabupaten lain tidak
dilibatkan.[Tempo]
