 |
| IST |
NEW
YORK
- Negara-negara Kepulauan Pasifik mengkritik catatan HAM Indonesia di Papua dan
Papua Barat.
Mereka mengungkapkan hal
tersebut saat mendapat kesempatan berpidato di Sidang Umum PBB dan mendesak
digelarnya penentuan nasib sendiri di wilayah tersebut.
Komentar ini mendapatkan
respons kuat dari delegasi Indonesia, yang mengatakan kritik itu bermotif
politik dan dirancang untuk mengalihkan perhatian dari masalah di negara mereka
sendiri.
Delegasi dari Kepulauan
Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu, dan Tonga, semuanya
menyatakan keprihatinan atas kondisi di Papua itu.
Perdana Menteri Kepulauan
Solomon, Manasye Sogavare, mengatakan, dugaan pelanggaran HAM di Provinsi Papua
Barat terkait dengan keinginan daerah itu untuk merdeka.
"Pelanggaran HAM di
Papua Barat dan upaya untuk menentukan diri sendiri di Papua Barat adalah dua
sisi dari koin," katanya.
"Banyak laporan
pelanggaran HAM di Papua Barat menunjukkan hubungan erat antara hak untuk
menentukan nasib sendiri dengan terjadinya pelanggaran langsung terhadap hak
asasi manusia oleh Indonesia dan upaya untuk meredakan segala bentuk
oposisi," kata dia.
Namun, argumen dari
negara-negara kepulauan di Samudra Pasifik itu dibantah diplomat muda Indonesia
di PBB, Nara Masista Rakhmatia.
Saat mendapat giliran
berbicara, Rakhmatia menyebut negara-negara kepulauan di Pasifik itu telah
mengganggu kedaulatan nasional Indonesia.
"Laporan bermotif
politik mereka dirancang untuk mendukung kelompok-kelompok separatis di
Provinsi Papua Barat, yang telah secara konsisten terlibat menghasut kekacauan
publik dan dalam melakukan serangan teroris bersenjata," katanya.
"Ini adalah bentuk
pelanggaran kedaulatan dan integritas wilayah negara kami. Hal ini sangat
disesalkan dan berbahaya bagi negara-negara ini untuk menyalahgunakan forum
PBB, termasuk sidang pada Agustus ini," kata Rakhmatia.
"Negara-negara ini
menggunakan Majelis Umum PBB untuk memajukan agenda domestik mereka dan bagi
beberapa negara menggunakan forum ini untuk mengalihkan perhatian dari masalah
politik dan sosial di dalam negeri mereka sendiri," katanya.
Wilayah bekas koloni
Belanda, Papua Barat, telah menjadi bagian dari Indonesia sejak 1969 melalui
sebuah referendum kontroversial yang diawasi PBB.
Pendukung kemerdekaan
mengatakan, pemungutan suara itu, yang juga dikenal sebagai Pepera, tidak sah
sehingga referendum kedua terkait status wilayah itu harus digelar.
Upaya untuk melepaskan
diri dari Indonesia telah memicu konflik panjang di wilayah yang kaya sumber
daya alam tersebut.[Youtube]
