ACEH
BESAR - Fokus Gempar menilai ancaman sanksi Pemerintah Aceh
Besar kepada Forum Keuchik Darul Imarah yang sedang memperjuangkan aspirasi
rakyat untuk menjadikan wilayah mereka menjadi bagian ibukota provinsi adalah
hal yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan juga tidak menyebutkan
perihal apa yang dilanggar oleh para keuchik.
“Toh mereka hanya
menyampaikan aspirasi rakyat. Jika pemerintah sudah mulai mengancam para keuchik,
maka Fokus Gempar akan berada didepan untuk mengawal dan mengadvokasi persoalan
ini secara hukum,” demikian dikatakan Ketua Fokus Gempar, Sirathallah kepada
redaksi LintasAtjeh.com melalui pesan elektroniknya, Sabtu (17/9/2016).
Kami meminta Pemerintah
Aceh Besar membuka diri dan loyal kepada masyarakat. Pemerintah saat ini tidak
sigap dan kurang memahami persoalan yang timbul dalam masyarakat sehingga upaya
resolusi konflik dilakukan tidak relevan dan seringkali menimbulkan persoalan
baru.
“Pemerintah kami anggap
tidak sigap dan tidak mau open sejak awal proses, malahan langsung mengultimatum
sanksi untuk para keuchik. Artinya Pemerintah tidak mampu membangun komunikasi
yang baik dan progresif dengan rakyat,” cetusnya.
“Pemerintah harus menyadari
bahwa ketidakhadiran para keuchik atas undangan bupati hari ini, membuktikan bahwa pemerintah sudah hilang
kewibawaannya di mata rakyat,” pungkas Sirathallah.[Rls]
