 |
| IST |
JAKARTA -
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bidang Hukum, HAM, dan
Perundang-undangan Trimedya Pandjaitan mengatakan, partainya tidak meminta
Presiden Joko Widodo untuk memberikan posisi Kepala Badan Intelijen Negara
(BIN) kepada Komjen Pol Budi Gunawan.
Penunjukan Kepala BIN,
kata dia, adalah hak prerogatif presiden dengan melihat kapasitas Budi.
"Tidak ada permintaan
PDI-P. Presiden jokowi yang memilihnya. Kalau bicara minta, kan kami berharap
BG tadinya jadi Kapolri," ujar Trimedya, saat dihubungi, Jumat (2/9/2016).
Ia menilai, Budi mampu
memimpin BIN dengan segudang pengalaman yang dimilikinya karena sudah berdinas
di Kepolisian lebih dari 30 tahun.
Trimedya juga menyinggung
nama Sutanto, Kepala BIN era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang berasal
dari unsur Polri.
"Memang Beliau (BG)
agak istimewa karena anggota Polri yang masih aktif. Pak Sutanto sudah pensiun
saat jadi Kepala BIN," kata Wakil Ketua Komisi III itu.
Ia juga mendorong agar DPR
segera menjalankan mekanisme selanjutnya hingga proses uji kepatutan dan
kelayakan.
Meski sosok Budi dianggap
kontroversial oleh sejumlah kalangan, namun Trimedya memprediksi proses Budi di
DPR akan lancar.
"Saya kira akan
lancar. Ada masalah saja lancar, apalagi enggak ada masalah. Waktu Pak BG
ditetapkan tersangka, kami di Komisi III jalan terus prosedurnya. Tapi ternyata
Presiden Jokowi yang tidak berkenan," ujarnya.
Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat telah menerima surat usulan pergantian Kepala Badan Intelijen Negara
(BIN) dari Presiden Joko Widodo.
Surat diantarkan oleh
Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Jumat pagi.
"Jadi Kepala BIN
diusulkan nama baru yaitu pak Budi Gunawan. Proses selanjutnya di DPR, karena
harus ada pertimbangan dari DPR," ujar Pratikno.[Kompas]
