PAKAR Tamiang Tolak Pembangunan RS Regional di Aceh

ACEH TAMIANG - Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (PAKAR) DPW Aceh Tamiang menyatakan sikap 'menolak keras' terhadap rencana Pemerintah Aceh yang akan menggunakan dana pinjaman luar negeri dari German Development Bank (KFW) mencapai Rp 1,6 triliun sampai Rp 1,9 triliun untuk membangun lima unit rumah sakit regional dan optimalisasi 11 unit rumah sakit daerah, serta 3 unit rumah sakit provinsi.

"Pinjaman tersebut hanya akan membebani rakyat karena harus dibayar selama tiga sampai lima tahun ke depan. Dan dikhawatirkan, apabila memakai uang pinjaman itu, maka Pemerintah Aceh akan didikte dalam pemanfaatannya, sehingga ujung-ujungnya nanti, pinjaman itu akan kembali mengalir ke negara asalnya," demikian pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Pusat Analisis Kajian dan Advokasi rakyat (DPW PAKAR) Aceh Tamiang, Bambang Herman, SH, kepada LintasAtjeh.com, Rabu (31/8/2016).

Bambang Herman juga menegaskan bahwa PAKAR Aceh Tamiang turut mengecam pihak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang terkesan bersikap plin-plan dalam hal pengambilan keputusan terkait usulan pembangunan sejumlah rumah sakit dengan menggunakan peminjaman luar negeri yang jelas-jelas akan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA).

Dia menambahkan, sebelumnya Pimpinan DPRA telah menolak usulan pembangunan sejumlah rumah sakit dengan menggunakan pinjaman hutang luar negeri karena diyakini bahwa Pemerintah Aceh tidak akan mampu untuk membayar hutang tersebut, walau secara bertahap. Belum lagi jika periode kedepan terjadi pergantian gubernur baru.

Namun setelah munculnya penolakan dari Pimpinan DPRA, kata Herman, beberapa hari kemudian DPR Aceh mulai bertingkah 'aneh' dan menyampaikan bahwa akan melakukan pertimbangan terhadap usulan Pemerintah Aceh yang melakukan pinjaman uang tersebut dengan alasan, diantaranya adanya upaya penurunan persentase suku bunga yang pada awalnya berjumlah 2,9 persen, menjadi 2,3 persen.

Lanjutnya, selang beberapa hari kemudian, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)  melalui Pimpinan, Fraksi dan Komisi dengan secara gamblang menyampaikan bahwa mereka menerima usulan peminjaman hutang dari Bank Jerman (KfW) senilai 1,9 Triliun untuk pembangunan tiga Rumah Sakit Regional di Aceh.

Menurut Herman, ambisi Pemerintah Aceh yang akan membangun sejumlah rumah sakit dengan menggunakan dana pinjaman luar negeri 'belasan triliun rupiah' terkesan sengaja dipaksakan untuk digolkan oleh pihak DPRA dan beban hutang tersebut akan ditanggung penderitaannya oleh seluruh rakyat Aceh.

"Masyarakat Aceh harus cerdas dan dapat membaca tentang kenapa serta apa sebabnya ambisi Pemerintah Aceh yang ingin membuat rakyat menderita dengan cara melakukan pinjaman hutang luar negeri dapat diamini oleh DPRA?” pungkas Ketua PAKAR DPW Aceh Tamiang, Bambang Herman, SH.[zf]