IST |
KUTACANE
- Terkait dugaan Bidan PTT dijadikan "Sapi perah", kini sejumlah nama
yang diduga sebagai eksekutor semakin
terendus. Nama mereka yang disebut pun diketahui berasal dari jajaran Dinkes
Aceh Tenggara. Hal itu disampaikan oleh salah seorang bidan yang minta
dirahasiakan identitasnya kepada Lintasatjeh.com, Senin (13/6/2016).
Menurut
sumber, sebut saja Bunga, untuk para bidan yang bertugas di daerah Lawe Sigala
dan sekitarnya, mereka dikoordinir untuk agenda pengumpulan "Uang Pelicin"
yang akan diberikan ke dr. J Naibaho. Dr. J Naibaho sendiri diketahui terakhir
menjabat sebagai Kepala Puskesmas Lawe Perbunga, Aceh Tenggara.
Selain
nama tersebut, nama oknum PNS Dinkes Agara lainnya pun mencuat, yaitu Leli.
Masih menurut sumber, Leli disebut turut mengumpulkan "Uang Pelicin"
dari para bidan PTT yang hendak mengikuti CPNS Kemenkes itu. Angka yang diminta
pun tak berbeda, dipatok Rp 80 juta per bidan.
Kondisi
itu membuat para bidan berkumpul, lanjut sumber, mereka akhirnya merapatkan barisan
ke organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia atau IBI. Berkumpulnya mereka guna
mencari solusi untuk terlepas dari "Ganasnya Sanksi Kekuasaan" yang
sedang menggerogoti mereka.
Alhasil,
dari perkumpulan itu lahirlah sebuah keputusan bersama untuk menolak
"Sangsi Kekuasaan" yang menggigit mereka hingga Rp 80 juta per orang
itu. Namun, menurut sumber, sebahagian mereka sudah terlanjur ketakutan dengan
intimidasi "Sangsi Kekuasaan" tersebut.
Mereka
yang terlanjur takut itu berjumlah sekitar 10 orang. Ke 10 orang mereka ini
malah memisahkan diri dari barisan IBI. Akibatnya, masih menurut sumber, mereka
telah menyerahkan uang sebesar Rp 80 juta kepada oknum-oknum tersebut. Bahkan
sebagian mereka berkumpul di Klinik dr. Ramulya, SPOG untuk pelaksanaan ekskusinya.
"Ada
sepuluh orang yang tidak mau berkumpul. Mereka takut sama orang itu karena
sering didatangi. Mereka sudah bayar 80 juta. Dengar-dengar sebagian mereka
kumpul di Kilinik Ramulya waktu penyerahan," kata sumber terpercaya itu.
Menindaklanjuti
informasi tersebut, dr. J Naibaho belum berhasil dikonfirmasi hingga berita ini
diterbitkan. Begitu juga halnya dengan Leli, oknum PNS yang diketahui bertugas
di jajaran Dinkes Agara ini belum juga bisa dikonfirmasi.
dr.
Ramulya, SPOG merupakan Kadis Kesehatan Aceh Tenggara yang sudah menjabat sejak
lama. Sejumlah nama-nama oknum PNS, dan dokter yang diduga terlibat sebagai
eksutor lapangan tersebut diketahui mempunyai kedekatan dengan dr. Ramulya, SPOG.
Anehnya,
dr. Ramulya, SPOG sendiri ketika dikonfirmasi sesaat setelah keluar dari ruang
rapat DPRK Agara ketika sidang LKPJ Bupati, membantah keterlibatannya. Ia mengaku
tidak tahu menahu terkait pungli itu.
Senada, Alfansyah, SE, Sekretaris Dinkes Agara ketika dikonfirmasi via seluler
sebelumnya juga mengaku tidak tahu tentang hal itu.
Informasi
yang tersiar dari pemberitaan sebelumnya telah disampaikan ke Edi Dikdaya, SH,
MSi selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kutacane. Melalui selluler, Edi mengaku
sudah menyampaikan ke bawahannya di bagian Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus).
"Sudah saya kirimkan ke Kasi Pidsus mas, konfirmasi ke dia aja," kata
Edi melalui selulernya.
Mantan
Kapolres Aceh Tenggara AKBP Eko Wahyudi, SIK sesaat sebelum kepindahannya ke
Aceh Tengah juga telah disampaikan link berita sebelumnya melaui pesan singkat.
Namun hingga kini belum dikonfirmasi kelanjutannya. Begitu juga halnya dengan
Kanit Tipikor Polres Aceh Tenggara, Bripka Irfan. Link berita sebelumnya sudah
dikirim melalui pesan singkat.[SA]