SABANG - Waduk Paya
Seunara, Sabang pernah ditinjau Presiden RI ke 7, Ir. Joko Widodo dalam
kunjungan kerjanya ke Sabang, Selasa (10/3/2015) lalu. Dalam kunjungannya,
Presiden Jokowi bukan saja melakukan pencanangan Gerakan Nasional ‘Ayo Kerja’
dan peluncuran Logo HUT Ke-70 RI di Tugu Kilometer Nol Indonesia, tetapi juga
bertemu masyarakat dan mendengarkan keluh kesah mereka, antara lain keluh kesah
masyarakat sekitar waduk Paya Seunara.
Dari beberapa informasi
yang diperoleh LintasAtjeh.com, luas tanah yang dilakukan ganti rugi pasca
kehadiran kepala negara itu mencapai 10 hektare dari total 100 hektare lahan yang dibutuhkan.
Namun upaya pembebasan
lahan untuk pembangunan embung [waduk] Paya Seunara di Kecamatan Suka Karya,
Kota Sabang mulai berembus ‘angin’ tak sedap. Akibatnya, banyak warga disana
tak sudi menerima ganti rugi lahan karena harganya tak sesuai.
“Bagaimana kami terima,
harga rumah kami dibayar seperti harga kandang ayam. Sedangkan rumah yang mirip
kandang ayam dibayar seperti rumah permanen berlantai keramik,” lapor seorang
masyarakat setempat kepada awak media, Senin (30/5/2016) kemarin.
Masyarakat yang mengaku
bernama Andi itu mengaku, proses ganti rugi yang melibatkan banyak pihak itu
diduga sarat kongkalingkong. “Kalau lahan punya kenalan sama anggota tim
pendataan dibayar tinggi, kalau lahan kami dibayar rendah, kami sudah lama
mencurigai,” ujarnya lagi sambil menyebut nama-nama pemilik lahan yang memiliki
hubungan khusus dengan panitia pembebasan lahan.
Dari data yang diperoleh
LintasAtjeh.com, besaran anggaran yang dihabiskan untuk pembebasan lahan, ganti
rugi bangunan dan tumbuh-tumbuhan warga mencapai puluhan miliar. Pada Tahun
2009 saja, Pemko Sabang melakukan pembayaran tahap pertama mencapai Rp.8,042.510.000,-.
Sedangkan pada tahun 2015 lalu, dari data rekapitulasi pembebasan tanah dan
bangunan pembangunan Embung Paya Seunara, Pemko Sabang telah mengeluarkan
anggaran untuk membayar milik warga hingga Rp.38.217.207.200,-.
“Tapi kami tak yakin dengan
besaran itu, setelah kami hitung-hitung tak sampai segitu,” ujar warga itu
sambil menguraikan permainan aparat di lapangan.
“Kadang luas tanah sengaja
dilebihkan, dan uangnya dibagi-bagi,” bebernya lagi.
Saat meninjau lokasi,
Presiden Jokowi yakin Embung Paya Seunara di Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang
dapat segera difungsikan antara lain sebagai pemasok kebutuhan air minum untuk
warga kota tersebut.
“Ini Waduk Paya Seunara
dikerjakan 2001-2006, kemudian diperbaiki lagi tapi belum bisa ditutup,” kata
Presiden Jokowi ketika meninjau embung tersebut seperti dilansir media massa.
Presiden menyebutkan
embung belum bisa ditutup karena masih ada 200 kepala keluarga yang lahannya
belum dibebaskan.
“Masyarakat tak ada
masalah dengan pembebasan lahan dan sudah diputuskan pemda sanggup selesaikan,
ada anggarannya yang penting selesai,” kata Presiden.
Harapan orang nomor satu
di negeri ini seperti tak terkabulkan, bukan saja persoalan ganti rugi, tapi
proses pekerjaan proyek di lapangan ditengarai mirip proyek siluman.
“Parahnya lagi bang,
sekarang sedang pembersihan lahan dengan menggunakan alat-alat berat, tapi
plang proyeknya tak ada. Kami sekarang dipaksa pindah meskipun ganti rugi belum
kami terima,” lapor masyarakat yang jadi korban penggusuran itu.
Hingga berita ini dilansir,
LintasAtjeh.com ini belum berhasil menghubungi pihak-pihak yang terlibat dalam
proses pembebasan lahan waduk yang jadi andalan Presiden itu. [DW/MU]
