Persoalan Listrik di Aceh Masih Memprihatinkan

LHOKSUKON - Wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Malikussaleh (Unimal), Zahri Abdullah, angkat bicara terkait persoalan keberangkatan petinggi Mahasiswa dengan PT. PLN Aceh pada 27 April 2016  dengan tujuan meninjau langsung PLTU Pangkalan Susu, Sumatera Utara.

Sebagaimana diketahui, kunjungan 14 BEM bersama PLN tersebut mendapat sorotan miring dari publik bahwa Aceh sedang krisis listrik malahan mahasiswa dan PLN bersenang-senang di Medan.

"Keberangkatan kami sebelumnya diundang oleh PT. PLN Aceh jauh-jauh hari sebelum aksi demo yang dilakukan kawan-kawan Unsyiah pada tanggal 27 April 2016 dengan tujuan peninjauan langsung PLTU Pangkalan Susu Sumatera Utara yang selama ini mengirim arus listrik ke Aceh  dan Unit Pengatur Beban (UPB) PLN wilayah Sumbagut yang mengatur arus listrik Sumatera Utara dan Aceh, di akhir kegiatan tersebut kami singgah di Berastagi sebentar sesuai dengan scedul acara yang ditentukan PLN," ujarnya, kepada LintasAtjeh.com, Selasa (10/5).

Namun pihaknya sangat menyangkan apabila ada informasi sebelah pihak dan menyudutkan kawan-kawan mahasiswa yang ikut serta, juga melemahkan pergerakan mahasiswa.

Meskipun terjadi pro dan kontra, katanya, karena momentum yang tidak tepat.  Namun pihaknya harus mengambil resiko guna mengetahui langsung sistem kelistrikan yang ada Indonesia khususnya kinerja PLN di wilayah Sumbagut, tanpa itu semua mahasiswa tidak mengetahui duduk persoalannnya seperti apa tentang listrik Aceh, dimana yang harus diobati dan perbaiki.

Pihaknya pun menampik tudingan publik 14 BEM yang ikut serta pada acara tersebut mau menggadaikan idealismenya demi sesuap nasi. "Kita adalah  mahasiswa yang tidak mudah dibelokkan haluannya karena tipu daya dan nafsu kebendaan."

Menurutnya, 10 tahun sudah perdamaian Aceh namun persoalan listrik di Aceh memang sangat memprihatinkan, seharusnya Aceh sudah mandiri. Persoalan listrik hanya PLTU Nagan Raya yang baru menyumbangkan energi listriknya untuk Aceh. Dan Aceh masih sangat ketergantungan dengan pembangkit listrik yang ada di Sumut, belum lagi dengan kualitas mesin PLTU Nagan Raya yang masih sering bermasalah.

Jika PLTU Nagan Raya bermasalah, untuk listrik area Banda Aceh, Aceh Barat dan sekitarnya  pun terganggu. Aceh masih ketergantungan arus listrik 90-120 MW yang ditransfer dari Sumut. Sedangkan PLTMG ARUN baru bisa  menyuplai arusnya bulan Agustus 2016.

"Meski kami ikut serta pada acara kunjungan itu, namun tidak menghilangkan sikap kritis kami," tegasnya.

Negara (PT. PLN) harus menjamin kebutuhan listrik di seluruh wilayah Aceh, itu sudah dijamin oleh konstitusi, pemerintah Aceh harus mengawal dan mendorong PLN dan pemerintah pusat untuk serius dalam membangun pembangkit listrik dengan kualitas mesin yang bagus di Aceh, bukan seperti PLTU Nagan Raya yang sering bermasalah.

Untuk solusi jangka pendek PLN Wilayah Aceh harus mengoptimalkan pembangkit listrik tenaga diesel sebagai cadangan listrik di Aceh.

Perusahaan milik negara itu juga diminta jujur dan akuntable dalam menyampaikan informasi mengenai kondisi kelistrikan di Aceh. Dan membenahi jaringan listrik dari gangguan-gangguan yang ada. PLN juga diminta meningkatkan kualitas pelayanannya.

Pemerintah Aceh juga diminta turut andil dalam menyelesaikan kontrak antara Pertamina Arun Gas (PAG) dengan PT. PLN sehingga penambahan daya di PLTMG Arun bisa terealisasi secepatnya. Pemerintah Aceh juga diminta serius membantu pembangunan pembangkit listrik PLTA Peusangan di Aceh Tengah.

Masyarakat harus bekerjasama dalam membangun dan membenahi pembangunan pembangkit listrik di Aceh. Pemerintah Aceh harus menjamin keamanan dan kenyamanan serta meyakinkan investor untuk menanamkan modalnya di Aceh, khususnya di bidang kelistrikan. Misalnya dengan tidak mempersulit izin masuk untuk keuntungan pribadi, menjaga kestabilan di pemerintahan.

Pemerintah juga diminta lebih giat lagi dalam menjemput investor untuk masuk ke Aceh. Terutama di bidang kelistrikan yang dibarengi dengan upaya-upaya ekonomi lainnya. “Karena jika listrik cukup atau melebihi tetapi tidak ada industri yang besar juga tidak mungkin, karena tidak ada yang menyerap daya listrik yang besar tersebut dan ujung-ujungnya diserahkan ke Medan lagi.”

Sedangkan untuk solusi jangka panjang, pemerintah diminta segera membangun pembangkit  SUTET di wilayah barat selatan dan tengah tenggara Aceh. Sehingga jaringannya tidak lagi sistem topologi radial.

Usulan lainnya berupa pengadaan pembangkit listrik dengan memanfaatkan sumber daya alam terbarukan di Aceh.  Mencetak SDM lokal yang andal di berbagai bidang khususnya kelistrikan, seperti menyediakan beasiswa dan fasilitas pendidikan lainnya di bidang terkait.

Pemerintah harus mewujudkan PLN Aceh yang mandiri, tidak bergantung lagi pada Sumut, serta menjamin kualitas pembangkit listrik yang ada di Aceh. Dan harus mendatangkan investor baru di bidang kelistrikan di Aceh.

"Ayoe kita bersama-sama bahu membahu dalam menyikapi permasalah listrik di Aceh," demikian tutupnya. [Rajali]