 |
| IST |
JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengatakan
bahwa Pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Filipina akan bekerja sama
meningkatkan keamanan di wilayah perairan perbatasan, salah satunya untuk
mengatasi pembajakan kapal oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf.
"Keamanan
di perairan perbatasan dan wilayah sekitarnya menjadi concern kita semua.
Pemerintah Indonesia, Malaysia dan Filipina berharap dapat mengambil langkah
untuk meningkatkan pengamanan di perairan perbatasan dan wilayah
sekitarnya," kata Menlu Retno di Jakarta, Senin.
Menlu
RI mengatakan bahwa dia bersama Panglima TNI akan bertemu dengan mitranya dari
Malaysia dan Filipina pada 5 Mei 2016 di Jakarta.
Dalam
pertemuan trilateral itu, pemerintah ketiga negara akan menjajaki kemungkinan
melakukan patroli bersama Indonesia, Malaysia dan Filipina di wilayah perairan
sekitar Sulawesi Indonesia, Zamboanga Malaysia, dan Sulu Filipina, yang
belakangan ini banyak terjadi pembajakan dan penyanderaan.
Padahal,
perairan di sekitar wilayah tersebut merupakan jalur strategis ekonomi bagi
ketiga negara dan negara-negara lain untuk memasuki wilayah ASEAN.
Untuk
itu, pertemuan trilateral tersebut menjadi penting untuk memastikan agar kerja
sama di bidang ekonomi tidak terganggu dengan meningkatnya ancaman keamanan di
wilayah tersebut
Terkait
upaya penanganan kasus penyanderaan oleh kelompok bersenjata, Menlu RI
mengatakan pemerintah selalu mengutamakan keselamatan warga negara Indonesia
(WNI).
Selain
itu, kata dia, pemerintah dalam upaya pembebasan sandera selalu membuka semua
jalur komunikasi dengan sebanyak mungkin pihak demi keberhasilan proses
pembebasan dan penyelamatan sandera.
"Seperti
kunjungan saya ke Filipina itu bertujuan untuk menjalin jejaring dengan
berbagai pihak. Semua tawaran bantuan ditanggapi dengan baik," ujar Retno.
Dia
menambahkan, strategi yang diterapkan pemerintah Indonesia - dalam upaya
pembebasan ABK WNI yang disandera kelompok bersenjata - adalah diplomasi total.
"Strategi
yang dipimpin oleh pemerintah dan melibatkan semua unsur anak bangsa. Kembali
saya tekankan bahwa Pemerintah tidak akan membayar tebusan kepada
penyandera," kata Menlu Retno. [Antara]
