IST |
LONDON - Tokoh Papua Barat kembali menyerukan tuntutan terkait
pemungutan suara bagi masa depan politik Papua.
Dalam konfrensi pers di London, Selasa (03/05/2016),
pimpinan gerakan Papua Barat, Benny Wenda, mengatakan, selain penegakan hak
asasi manusia di Papua Barat, Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat (ULMWP)
juga menuntut penentuan nasib dan masa depan politik sendiri.
Wenda mengatakan, tujuannya untuk berjumpa dengan parlemen
Inggris adalah untuk meminta dukungan dalam melaksanakan proses demokrasi di
Papua.
"Gerakan kelompok kami yakin satu-satunya cara untuk
mencapai tujuan dengan damai adalah melalui proses penentuan nasib sendiri yang
melibatkan pemungutan suara yang diawasi secara internasional," katanya
melalui keterangan persnya seperti yang dikutip BBC, Rabu (4/05/2016).
Menurut dia, pemungutan suara atau referendum harus
dilakukan sesuai resolusi Majelis Keamanan PBB 1514 dan 1541.
"Yaitu seperti dalam kasus Timor Timur, yang sekarang
harus menjadi kasus di Papua Barat," ujarnya menambahkan.
Lebih dari 1.000 orang di Papua ditangkap ketika menggelar
aksi dukungan atas gerakan kemerdekaan Papua pada Senin, 2 Mei 2016 lalu.
Menurut polisi, kegiatan yang mereka lakukan bertentangan dengan kedaulatan
negara. Namun, mereka kini sudah dibebaskan.
Terkait dengan pemungutan suara, pemerintah Indonesia telah
menegaskan tidak menerima gagasan penentuan nasib sendiri Papua itu.
Konferensi pers di London itu dihadiri antara lain Perdana
Menteri Tonga, Akilisi Pohiva, Menteri Luar Negeri Vanuatu, Bruno Leingkone,
Utusan Khusus Kepulauan Solomon untuk Papua Barat, Rex Horoi, serta Gubernur
Distrik Oro di Papua Nugini, Gary Juffa.
Dalam kesempatan itu, PM Pohiva mengaku tidak tahu
persissituasi di Papua. Namun ia meyakini terjadi pelanggaran hak asasi dan menegaskan
dukungan atas setiap perjuangan penentuan nasib sendiri.
Sementara Menteri Luar Negeri Vanuatu, Bruno Leingkone,
menegaskan rasa persatuan dengan Papua Barat.
"Vanuatu sudah membuat jelas posisinya mendukung rakyat
Papua Barat. Kami semua adalah satu. Kami mengecam semua pelanggaran hak asasi
dan menyatakan tidak ada kekerasan kepada saudara-saudara kami di Papua
Barat."
Sedangkan Kepulauan Solomon sudah menyetujui anggaran untuk
utusan khusus yang akan dibantu oleh seorang penasehat strategis. "Jadi
keduanya akan membentuk tim untuk membangun koalisi di Pasifik dan di dunia
untuk mengambil tindakan karena perjuangan Papua Barat sudah terlalu
lama," jelas Rex Horoi.
Usai menyampaikan tuntutan dengan dukungan dari MSG, Benny
Wenda, yang dulu pernah ditangkap di Indonesia dan kini tinggal di Oxford
Inggris bertemu dengan beberapa anggota parlemen Inggris untuk meminta dukungan.
[rimanews]