 |
| IST |
Pemerintah
Aceh saat ini terus berupaya mempercepat pembangunan di Aceh, berbagai cara
dilakukan baik memanfaatkan keuangan daerah maupun membuka jalan bagi investor
untuk berinvestasi di Aceh. Upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan di
Aceh patut diberikan apresiasi.
Di
Kota Banda Aceh misalnya, upaya mempercantik wajah ibukota provinsi terus
dilkukan dengan membangun beberapa infrastruktur dan bangunan-bangunan yang
menjadi landmark kota. Pembangunan flyover simpang Surabaya, pelebaran jembatan
lamnyong dan jembatan krueng cut selain mengaantisipasi kemacetan juga akan
memperindah tampang ibukota provinsi. Ranovasi masjid raya Baiturrahman sebagai
landmark kota banda aceh juga akan menjadikan kota banda aceh sebagai daya
tarik destinasi wisata islami.
Dipantai
timur aceh, mulai dari pidie dengan pembangunan pabrik semen di Laweung, upaya
menghidupkan kembali pabrik-pabrik yang ada di Aceh Utara dan membangun
industry perkebunan dari Aceh Timur sampai Aceh Tamiang.
Diwilayah
tengah Pemerintah Aceh juga terus menerus berupaya membangun infrastruktur.
Jalan lintas gayo semakin bagus, bandara rembele sudah beroperasi, Danau lut
tawar terus dipercantik. Kerja keras pemerintah untuk membangun sebahagian Aceh
ini pantas kita apresiasi, terlepas orang menyebutnya karena ada kepentingan
politik Pilkada 2017. Yang jelas upaya percepatan pembangunan infrastruktur ini
akan sangat berpengaruh pada pembangunan perekonomian di Aceh.
Namun
yang menjadi perhatian dalam tulisan ini adalah pembangunan dipantai Barat
Selatan Aceh. Dibagian ini sepertinya pemerintah tidak terlalu memprioritaskan
percepatan pembangunan. Mungkin pemerintah punya pertimbangan sendiri. Memang dari segi politik barat selatan tidak
sehebat aceh bagian tengah. Dimana aceh bagian tengah kelihatan sangat kompak
sehingga secara politik tokoh-tokohnya layak diperhitungkan. Apalagi isu
pemekeran ALABAS diprakarsai oleh tokoh-tokoh dari Aceh bahagian tengah. Dalam
pandangan saya, isu pemekaran dan isu politik tidak akan banyak berpengaruh
pada Aceh bagian Barat Selatan. Barsela tetap jadi wilayah nomor dua baik mekar
maupun tidak.
Namun
demikian, apapun pertimbangannya hendaknya pemerintah sebaiknya selalu
memberikan perhatian yang merata disetiap bagian Aceh ini. Sehingga kedepannya
tidak ada lagi suara kesenjangan dari belahan-belahan Aceh manapun. Diperlukan
suatu langkah konkrit dari pemerintah aceh sehingga pemerataan pembangunan
dapat terjadi dan terukur.
Indikator pembangunan harus dirubah dari sebelumnya
berorientasi pada jumlah anggaran harus berorientasi pada hasil pembangunan.
Sebagai contoh, Aceh selatan dalam RPJM Aceh ditetapkan sebagai wilayah
Agroindustri, namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda pembangunan Aceh
Selatan sebagi wilayah agroindustri. Demikian juga didaerah Barsela lainnya.
Pemerintah harus membuat langkah-langkah untuk mencapai pembangunan daerah
sesuai dengan RPJM dan hasilnya harus dapat dilihat setiap saat sudah sampai
dilangkah keberapa pembangunan daerah tersebut untuk mencapai tujuan RPJM.
Mudah-mudahan
pemerintah aceh saat ini dan yang akan dating terus melakukan upaya-upaya
terbaik untuk pembangunan Aceh secara menyeluruh, merata dan berkeadilan.
Tinggalkan sedikit kepentingan kelompok dan perbesarlah niat untuk kepentingan
rakyat aceh secara keselurhan. Saya juga berharap media terus menerus
mengingatkan pemerintah agar tidak lupa terhadap sebesar-besarnya kepentingan
rakyat.
Oleh: Teuku Dasril
