JAKARTA -
Dua nama calon ketua umum Golkar, Setya Novanto dan Ade Komarudin
disebut-sebut sebagai kandidat yang akan bersaing ketat pada musyawarah
nasional luar biasa (munaslub) yang akan datang. Namun, kini justru ada nama
lain yang dijagokan bisa menjadi calon alternatif dan kuda hitam di bursa calon
ketua umum Golkar. Nama itu adalah Aziz Syamsuddin.
Menurut
Wakil Sekretaris Jenderal Golkar, H.Muntasir Hamid, banyak kalangan di partainya
yang menganggap Aziz sebagai figur intelek dan sarat pengalaman berorganisasi.
Selain itu, loyalitas Aziz untuk Golkar pun tak diragukan lagi.
"Kita
lihat Azis itu organisatoris, bukan pengusaha yang banyak kepentingan. Ketika
terjadi dualisme kepengurusan di Golkar, Aziz punya peran yang besar untuk
membela Golkar," ujar Muntasir di Jakarta, Minggu 24 April 2016 kepada
media.
Muntasir
menambahkan, Aziz juga punya modal penting untuk maju sebagai calon ketua umum
Golkar, yakni integritas. Bahkan, kata Muntasir, banyak kader Golkar di daerah
yang punya harapan ke Aziz untuk menggantikan Aburizal di kursi ketua umum
Golkar.
"Oleh
teman-teman DPD (Dewan Pimpinan Daerah), Azis dipandang sebagai tokoh
intelektual muda Golkar yang berpotensi besar menjadi Ketum Golkar. Dia bekas
lawyer yang clean and clear sehingga cocok memimpin Golkar ke depan," ujar
Muntasir yang pernah memimpin Forum Komunikasi DPD I Golkar se-Indonesia itu.
Di
luar modal intelektual dan integritas, lanjut Muntasir, Aziz yang kini menjadi
sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR juga punya keunggulan lainnya. Menurut
Muntasir, saat ini Aziz merupakan politikus Golkar yang relatif muda.
Politikus
asal Aceh itu lantas mengutip pesan tokoh senior Golkar, BJ Habibie dan Jusuf
Kalla agar partai yang selalu berjaya di era Orde Baru itu bisa memberi
kesempatan ke kader-kader muda untuk tampil memimpin. Di benak teman-teman,
Aziz memenuhi syarat apa yang dipesankan Pak JK dan Pak Habibie.
Karenanya
ia berharap pengurus Golkar tingkat kabupaten/kota (DPD) II) untuk tak
ragu-ragu memberikan dukungan ke Aziz meski harus berbeda pilihan dengan
pengurus tingkat provinsi atau DPD I. Sebab, kata Muntazir, kini mulai ada
praktik anti-demokrasi oleh sejumlah pengurus DPD I ke DPD II agar mendukung
calon tertentu.
"Kita
berharap teman-teman DPD II tidak takut menghadapi ancaman yang merusakan
demokrasi di Golkar. Kita juga memohon agar Pak Aburizal membendung
pemaksaan-pemaksaan yang membunuh demokrasi ini," pungkas
Muntasir. [rls]