 |
| IST |
JAKARTA - Krisis listrik sesungguhnya masih menjadi pekerjaan
besar Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Masih
banyak daerah di Nusantara ini, khususnya di Nusa Tenggara Timur yang belum
menikmati listrik, bahkan sejak Indonesia merdeka.
Di
Kabupaten Manggarai Timur, Flores, NTT, misalnya, sejak negara ini memerdekakan
diri, listrik seperti hanya dalam mimpi. Warga tidak pernah merasakan enaknya
hidup dengan listrik.
"Kami
di sini hidup begini-begini saja. Kami tidak tahu listrik itu seperti apa. Kalau
kami ke kota baru bisa lihat ada listrik," kata Tibor, warga Dampek,
Kecamatan Lamba-Leda, Kabupaten Manggarai Timur, NTT, Jumat (25/3).
Tibor
pun berharap kepada Presiden Joko Widodo untuk memperhatikan mereka.
"Bapak
Presiden Joko Widodo, bantulah kami. Kami tidak berharap banyak pada pemerintah
daerah, karena jangankan listrik, jalan raya yang sebenarnya sangat vital untuk
publik saja tidak diperhatikan. Tetapi kalau Bapak Presiden tidak bisa membantu
kami, ya tidak apa-apa, memang hidup kami sudah seperti ini," katanya.
Listrik
Lampung
Sementara
itu, Dwita Ria Gunadi, anggota Komisi X DPR RI asal Lampung, mengingatkan
permasalahan listrik Lampung perlu segera diatasi karena dapat menghambat
perkembangan pendidikan di daerah ini.
"Saat
Ujian Nasional April dan Mei mendatang, sekolah-sekolah yang ada di Lampung
sudah ada yang menggunakan Ujian Nasional Berbasis Komputer. Jika permasalahan
listrik tidak dapat diatasi, maka siswa yang mengikuti UNBK akan terganggu
konsentrasinya, padahal UNBK ini menurut Mendikbud adalah bentuk UN yang
efisien, dengan tingkat integritas baik," ujar Dwita Ria, dalam pernyataan
di Bandarlampung, Jumat.
Dwita
Ria Gunadi yang merupakan legislator dari Fraksi Partai Gerindra tersebut juga
menyampaikan bahwa nilai Ujian Nasional baik tingkat SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK
di Lampung perlu mendapat perhatian serius.
Nilai
poin rata-rata UN di kabupaten Lampung masih berada di bawah rata-rata
nasional, katanya.
Contohnya
saja, katanya lagi, Kabupaten Lampung Timur, nilai rata-rata untuk semua
sekolah tingkat SMA/MA/SMK di Lampung Timur tahun 2015 berada di bawah
rata-rata nasional.
"Jadi
kalau tidak ada gangguan listrik saja nilai mereka anjlok, apalagi kalau siswa
peserta UN terganggu karena listrik sering padam," ujar Dwita Ria pula.
Pemerintah
Provinsi Lampung harus menjamin pada saat UNBK tidak ada pemadaman listrik.
"Kalau
saat UN listrik padam, siswa tidak bisa belajar secara optimal. Bagaimana
pendidikan Lampung akan maju, kalau listrik sering padam. Jadi jelas bahwa
permasalahan listrik harus ditangani secara serius. Baik itu diantisipasi
maupun solusinya," katanya lagi.
"Kasihan
siswa peserta UN kalau harus memikirkan listrik, bagaimana mereka mau belajar
dan memperoleh hasil UN yang optimal, seperti anak-anak di Pulau Jawa.
Celakanya lagi bagi siswa yang ikut UNBK makin terganggu karena saat ujian
dibayangi listrik padam. Tentunya hal tersebut akan jadi beban psikologis bagi
peserta UN," kata dia pula.
Sampai
saat ini, pemadaman aliran listrik secara bergilir di Provinsi Lampung masih
diberlakukan PT PLN Distribusi Lampung antara lain karena adanya defisit daya
listrik akibat gangguan pada pembangkit maupun pemeliharaan pembangkit yang
tersedia.
Sejumlah
pengusaha mengeluhkan dampak pemadaman aliran listrik itu menimbulkan kerugian
bisnis mereka. Kalangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) mengaku merugi karena
pemadaman aliran listrik itu masih terus berlanjut.
Berbagai
pihak juga mengeluhkan pemadaman aliran listrik oleh PT PLN itu mengganggu
aktivitas dan produktivitas dalam berbagai bidang termasuk kalangan dunia usaha
maupun berdampak sosial serta mengusik ketertiban dan keamanan masyarakat di
daerah ini. [SuaraPembaruan]
