Penundaan Keputusan Blok Masela Bentuk Pengingkaran Komitmen Jokowi

IST

JAKARTA - Polemik Blok Masela akhirnya terhenti secara anti klimaks. Setelah berbulan-bulan berkutat dalam perdebatan yang sangat alot, akhirnya Presiden Jokowi memutuskan untuk menunda pengumuman posisi Blok Masela hingga 2018. Artinya dua tahun lagi presiden baru akan memutuskan.

Keputusan penundaan ini tidak berselang lama dari keputusan penundaan pembahasan revisi UU KPK. Hanya dalam rentang waktu 1 minggu presiden sudah 2 kali menunda keputusan penting yang ditunggu-tunggu publik.

Demikian dikatakan Sekjen Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika), Sya'roni, kepada lintasatjeh.com, Senin (1/3).

Menurut Sya'roni, sikap presiden ini tidak seperti saat awal-awal menjabat yang dengan cepat memutuskan suatu kebijakan meskipun memiliki konsekuensi yang sangat besar. Misalnya dalam kasus menaikkan harga BBM pada November 2014.

Saat itu publik dibuat takjub dengan keberanian presiden. Bahkan tidak sedikit yang kemudian menjustifikasi bahwa Jokowi merupakan antitesa SBY.

Namun dalam sepekan ini, Sya'roni menambahkan, jelas terlihat Jokowi yang sekarang berbeda dengan Jokowi di 2014. Jokowi sekarang terlihat tidak berani mengambil keputusan. Padahal paparan yang disampaikan kedua belah yang berseberangan sudah sangat jelas dan Jokowi tinggal menentukan memilih yang mana.

Sayang, Jokowi tidak berani mengambil keputusan dan akhirnya memutuskan untuk menundanya. Padahal, menunda belum tentu menyelesaikan masalah. Menunda hanya akan menumpuk masalah. Dan tidak ada jaminan jika sampai waktunya nanti pihak-pihak yang berseberangan akan mengubah sikapnya.

Menunda suatu keputusan hanya akan menuai kerugian bagi semua pihak. Dalam kasus Blok Masela misalnya, investornya harus menunggu dalam waktu yang sangat lama. Ini tidak sesuai dengan komitmen Jokowi yang akan mempermudah investasi asing. Rakyat Maluku juga harus menunggu lebih lama untuk bisa menikmati kekayaan alamnya.

Kemudahan ijin investasi merupakan salah satu paket ekonomi yang dikeluarkan Jokowi. Tak tanggung-tanggung, Jokowi berani menjamin keluarnya ijin investasi dalam kawasan hanya dalam tempo 3 jam. Meskipun bukan dalam suatu kawasan, menunda hingga hingga 2 tahun jelas bukan keputusan yang tepat bagi Blok Masela.

"Penundaan ini jelas sebagai bentuk pengingkaran presiden terhadap komitmennya sendiri," tutupnya. [pin]