-->

Pencekalan Fachrul Razi di Teunom, FPA: Itu Premanisme

08 Maret, 2016, 00.06 WIB Last Updated 2016-03-07T17:06:58Z
BIREUEN - Upaya oknum anggota Peta, Forkab dan oknum pemuda barat selatan menghalang-halangi Fachrul Razi senator asal Aceh adalah tindakan pelanggaran nilai-nilai demokrasi dan pelanggaran HAM.

Hal tersebut disampaikan Kordinator Front Pemersatu Aceh (FPA), Nazar Husaini, kepada lintasatjeh.com, Senin (7/3).

Nazar menegaskan, tidak dibenarkan seseorang atau sekelompok orang menyatakan haram menginjakkan kaki didaerah tertentu tanpa ada alasan hukum yang jelas. Kecuali orang tersebut hendak melakukan tindakan makar terhadap negara itu baru dibenarkan kelompok tertentu menghalang kedatangan Fachrul Razi itupun harus melalui prosedur dengan berkoordinasi dengan pihak berwajib.

Tapi ini Fachrul Razi adalah pejabat publik bekerja sebagai senator anggota DPD RI, mempunyai wilayah kerja seluruh Aceh termasuk Teunom, kabupaten Aceh Jaya.

Nazar melanjutkan, tindakan premanisme yang dilakukan oknum barisan pemuda dan mahasiswa barat selatan telah mencoreng nilai-nilai demokrasi dan menghalangi pejabat publik menyerap aspirasi masyarakat. kita mendesak pihak kepolisian bertindak tegas terhadap kelompok tersebut. 

FPA mencatat oknum PETA bukan kali ini saja melakukan tindakan premanisme, sebelumnya mereka juga pernah bentrok dengan satgas Partai Aceh di salah satu pelabuhan di Aceh barat dan berujung pada damai. begitu juga pihak yang mengatasnamakan anggota FORKAB yang terlihat arogan dan layaknya seperti preman ketika membogem anggota DPRA Bardan Sahidi di Takengon beberapa minggu lalu.

Oleh karena itu, FPA meminta kepada pihak kepolisian untuk tidak tinggal diam agar segera mengusut praktik premanisme yang dilakukan oleh oknum tersebut di wilayah hukum Aceh.

FPA juga mengecam tindakan premanisme tersebut dan meminta kepada para pihak untuk tidak membawa-bawa nama Teuku Umar pahlawan aceh untuk kepentingan tertentu lebih-lebih kelompok yang terkenal arogan dalam bertindak, Teuku Umar telah berjuang untuk Aceh yang berdaulat dan bermartabat bukan untuk menebar kebencian dan memecah belah aceh.

"Kita menyanyangkan statement beberapa mahasiswa menolak kedatangan pejabat publik dengan tujuan menyerap aspirasi masyrakat barat selatan. Negara kita adalah negara hukum dan menjunjung tinggi azaz demokrasi. apakah mereka tak paham tatacara berdemokrasi," tutupnya. [pin]
Komentar

Tampilkan

Terkini