Kata Akademisi, Politik di Aceh ada Kemajuan

Peta provisi Aceh. IST

LHOKSEUMAWE - Banyaknya kandidat calon Gubernur Aceh pada pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) 2017 mendatang menurut Akademisi Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Utara, Fajri M. Kasim, S.PdI.,M.Soc.Sc, ada kemajuan politik yang di Aceh.

"Ini sudah bagus, dan harus didukung oleh Pemerintah," katanya yang diwawancarai lintasatjeh.com, Jum'at (4/3).

Lebih lanjut ia mengatakan, berbicara pemilu adalah berbicara tentang perubahan politik, idealnya perubahan politik itu dari yang tidak baik kepada yang lebih baik. Masalah mekanisme pemilihan banyak calon baik dari kalangan mantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau pun yang lainnya menurutnya perlu diperbaiki mekanismenya supaya politik demokrasi Aceh lebih dewasa dan lebih bagus. Dan tentunya bisa menghasilkan pemimpin yang bagus dan berkualitas, bisa mengayomi masyarakat, memberi kesejahteraan masyarakat dan yang betul-betul tampak keadilannya dalam kehidupan sosial masyarakat.

"Terkait banyaknya calon biarkan masyarakat yang memilih, ini kan politik, bebas memilih sesuai yang disukainya. Jangan ada intimidasi, karena akan menciderai politik demokrasi itu sendiri," ujarnya.

Fajri berharap proses pemilu mendatang berjalan aman. Dan diharap kepada penegak hukum dapat menjalankan tugasnya yang baik dan menjaga keamanan yang permanen terhadap Aceh. Karena Aceh punya cerita luka, punya cerita atau catatan demokrasi yang buruk.

Untuk itu, ia menyarankan pengalaman masalah lalu dikubur dalam-dalam, tidak boleh kejadian itu terulang lagi. Dan siapa yang bertarung pada pemilu nanti janganlah mengarahkan anakbuahnya, jangan curang, menggunakan kekerasan, gunakanlah cara-cara yang baik dan elegan. Sebab masyarakat mengharapkan nantinya menghasilkan pemilu yang betul-betul punya pemimpin yang mempunyai legimitasi yang kuat terhadap rakyat. Kepada calon-calon pemimpin juga diharap jangan hanya mencari kekuasaan semata, tapi bagaimana menjalankan tugasnya secara baik, dan diterima masyarakat.

Terkait keamanan pemilukada, pemerintah harus mendeteksi sedini mungkin terkait potensi kerawanan-kerawanan pemilu. "Kita kan punya satuan intelijen yang sangat lengkap ada BAIS, BIN, dan segala macam. Dan itu harus disebarkan ke masyarakat untuk mencegah secara dini untuk mengetahui siapa saja yang menggunakan cara-cara yang melanggar hukum," tukasnya.

Menurutnya, pemerintah atau negara tidak boleh kalah dengan pelaku-pelaku kekerasan yang merugikan rakyat banyak. Kalau Indonesia sayang terhadap rakyat Aceh harus mampu menjaga Aceh kondusif. Karena RI-Aceh sudah komitmen dengan adanya perdamaian ini untuk menuju proses mencari pemimpin dengan cara yang demokratis.

"Jangan sampai terulang kembali konflik horizontal," tandas Fajri.

Penegak hukum dan penyelenggara pemilu harus benar-benar netral. Kalau perlu semua pihak turut memantau jalannya demokrasi agar tidak ada pihak yang bermain. Ini adalah proses demokrasi yang didukung oleh rakyat, dan menghabiskan banyak anggaran negara. Kalau tidak menghasilkan pemilu yang berkualitas, tentu rugi saja ini. [pin]