Kasus Lahan Asiong Kejahatan Besar, Ketua TAPK Atam Koq Diam???

Ir. Razuardi Ibrahim

ACEH TAMIANG - Kasus ganti rugi lahan untuk pasar tradisional di Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda yang dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, melalui Disperindagkop, dari pengusaha keturunan Tionghoa, Suherli alias Asiong, terindikasi sebagai kejahatan yang sangat besar. 

Hal ini disampaikan oleh salah seorang ahli waris dari pemilik yang sah atas bidang tanah yang dibeli Pemkab Aceh Tamiang dari pihak Asiong, Meidy Dharma kepada lintasatjeh.com, Senin (7/3/16).

Kata Meidy, surat tanah (sertifikat) yang dibeli oleh Pemkab Atam dari Asiong adalah surat tanah bodong yang dibeli dari warga Jakarta, dan telah direkayasa oleh mantan guru SMP Negeri 1 Kuala Simpang yang berdomisili di Benua Raja, bernama Noeraika beserta mantan Camat Kota Kuala Simpang, Helmi, SE.

Meidy juga menjelaskan, saat Asiong menjual bidang tanah tersebut ke Pemkab Aceh Tamiang, Asiong melampirkan surat PBB palsu a/n Hj. Hartaty, karena sertifikat tanah a/n Nurdin Dadeh yang dibeli Asiong tidak ada PBB-nya (pembuatan sertifika direkayasa_red).

"Surat PBB a/n Hj. Hartaty bukanlah surat PBB tanah yang jual Asiong kepada Pemkab Atam, melainkan surat PBB atas tanah yang berada di blok 2 (dua), tepatnya berada di seberang lokasi tanah yang dijual Asiong. Agar Pemkab Aceh Tamiang tidak ditipu mentah-mentah oleh Asiong, saya pernah memberikan dokumen surat palsu itu kepada Ketua TAPK Eksekutif Aceh Tamiang, Ir. Razuardi Ibrahim. Namun anehnya, sampai saat ini Razuardi tidak pernah memperikan tanggapan apapun," jelas Meidy secara blak-blakan.

(Baca: Fakta Baru Kasus Lahan Asiong)

Selain itu, indikasi kejahatan lainnya terkait hal tersebut adalah anggaran ganti rugi lahan untuk lokasi pasar tradisional berharga Rp.2,5 M tidak pernah dibahas dan juga tidak pernah ada persetujuan dari Banggar DPRK Aceh Tamiang pada pembahasan APBK Perubahan TA 2014 lalu. Namun, secara tiba-tiba muncul anggarannya.

Hal ini diperkuat dari hasil konfirmasi dengan beberapa anggota Banggar DPRK Aceh Tamiang Tahun 2014, diantaranya dengan salah seorang anggota dewan dari Partai Aceh (PA), Juniati, S.Farm serta dengan Juanda, SIP, dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Ketika dikonfirmasi lintasatjeh.com, beberapa waktu yang lalu, Juniati dan Juanda menyampaikan bahwa seingat mereka, usulan ganti rugi lahan untuk pasar tradisional tidak pernah ada pembahasan di Badan Anggaran (Banggar)  DPRK Aceh Tamiang Tahun 2014.

(Baca: Banggar DPRK Atam Tak Pernah Bahas Usulan Ganti Rugi Lahan Pasar Tradisional Minuran)

Atas dasar itu, seorang wartawan senior di Kabupaten Aceh Tamiang, Muhammad Hanafiah, yang akrab dipanggil Bang Agam, secara terang-terangan menyampaikan bahwa pengadaan tanah tersebut disinyalir beraroma KKN dan terindikasi adanya pembangkangan terhadap UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta adanya dugaan pelanggaran terhadap UU Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Agam juga menduga bahwa kasus  pengadaan tanah yang diklaim milik Asiong, telah dipermainkan dan terjadi 'kongkalikong' atau perselingkuhan yang sangat mesra antara pihak eksekutif dengan legislatif di Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuala Simpang terkesan tidak berani mengusut kasus besar itu secara tuntas. Agam setuju bila kasus tersebut diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi Aceh.

“Semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus yang beraroma KKN pada pembebasan tanah di Kebun Tengah, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda harus secepatnya ditetapkan sebagai tersangka dan segera dijebloskan dalam penjara, termasuk Ketua TAPK Eksekutif yang juga notabene Sekda Aceh Tamiang," tegas Agam.

(Baca: Wartawan Senior Aceh Tamiang Dukung Kasus Lahan Asiong Ditangani Kejati Aceh)

Ketua TAPK Eksekutif yang juga notabene Sekda Aceh Tamiang, Ir. Razuardi Ibrahim saat dikonfirmasi perihal tersebut melalui pesan singkat (sms) melalui telepon selulernya bernomor 0811 672 6XX, sampai berita ini ditayangkan, belum ada balasan.[zf]