-->

Ini Kerjaan Sampingan 'TNI' Berdasarkan 'Pesanan' Pemerintah

05 Maret, 2016, 14.36 WIB Last Updated 2016-03-05T07:37:23Z
IST
JAKARTA - Saat peringatan hari jadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-70, salah satu pesan yang muncul adalah TNI harus disegani kawan dan ditakuti lawan. Meski dalam situasi damai, TNI harus tetap waspada dan terus berlatih. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan. Salah satu caranya dengan menggelar latihan gabungan.

Jenderal Gatot menjanjikan TNI akan terus melakukan meningkatkan pertahanan khususnya di udara dan laut. Dengan begitu, rakyat akan semakin bangga dengan kekuatan TNI yang menjaga kedaulatan negara.

Hasil rapat pimpinan TNI 2015 salah satunya adalah memprioritaskan persoalan pulau-pulau terluar di Indonesia. Sebab pulau-pulau terluar belum memiliki sistem kendali dan pertahanan yang memadai

Namun dewasa ini TNI diminta ikut berperan dalam banyak hal, tak hanya menjaga batas-batas negara. Pejabat pemerintah baik tingkat pusat sampai daerah meminta bantuan TNI mengatasi persoalan yang dihadapi. Kondisi ini sempat mengundang kritik keras dari mantan Kasum TNI Letjen (Purn) Suryo Prabowo.

Pejabat sipil di tingkat pemerintah pusat dan daerah diminta tidak menyalahgunakan TNI untuk melindungi kekuasaan. Tak hanya itu, politisi DPR juga rajin mengkritik pemerintah pusat dan daerah yang seenaknya menggunakan TNI untuk menyelesaikan tugas-tugas di kementerian dan di pemerintah daerah. Salah satunya politisi PDI Perjuangan TB Hasanuddin.

"Masak masuk gorong itu bukan efek deteren. Kemudian ada TNI masak usir lonte bukan efek deteren," kata TB Hasanuddin saat diskusi bertema TNI antara idealisme dan realitas di era reformasi di Tebet, Jakarta, Jumat (4/3).

Merdeka.com mencatat sejumlah 'pekerjaan sampingan' TNI berdasarkan 'pesanan' dari pemerintah. Berikut paparannya.   

1. Cetak sawah

TNI dari Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Kodam IM) akan mencetak 16.600 hektare (Ha) sawah baru di seluruh Provinsi Aceh.

Kepala Staf Kodam IM (Kasdam) Brigjen TNI Moch Fachrudin mengatakan pencetakan sawah baru merupakan bentuk dukungan terhadap peningkatan produksi pangan masyarakat.

"Mencetak sawah baru merupakan cara meningkatkan produksi pangan masyarakat dan petani di Provinsi Aceh," ungkap Fachrudin.

Kasdam Iskandar Muda mengatakan, program cetak sawah baru ini merupakan tindak lanjut perjanjian kerja sama Kodam Iskandar Muda dengan Dinas Pertanian Provinsi Aceh.

Ia menambahkan, pencetakan sawah baru ini melibatkan satuan tugas dengan dukungan alat berat. Satuan tugas ini akan bekerja di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

2. Awasi harga pangan

Presiden Jokowi meminta jajaran TNI dan Polri ikut berperan dalam menstabilkan harga pangan. Presiden meminta TNI dan Polri tidak segan turun ke lapangan untuk menelusuri permainan harga bahan pangan.

"Soal harga pangan yang tinggi, Polri dan TNI juga saya tekankan untuk turun ke lapangan. Cek langsung apakah benar tinggi, ada permainan atau bias-bias lainnya," kata Jokowi saat menghadiri rapat pimpinan TNI Polri, Jakarta, Jumat (29/1).

Pelibatan TNI Polri yang diminta Presiden Joko Widodo dalam turut serta mengawasi fluktuasi harga pangan menuai kritik. Sebab, dalam UU No 34 tahun 2004 tentang TNI, institusi tersebut hanya dibutuhkan untuk pertahanan negara dan dalam keadaan darurat. Bukan untuk mengawasi naik turunnya harga kebutuhan pangan.

"Semangat untuk mengawasi harga-harga yang tak terkontrol kita perlu apresiasi, sebab harga itu kalau tak dikontrol akan tidak baik. Tetapi pengawasan yang melibatkan tentara saya kira berlebihan," kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.

3. Urus kisruh sampah

Secara terang-terangan Ahok menyatakan kepada DPRD Kota Bekasi bahwa dirinya akan mengirim tentara reguler buat mengirim sampah ke Bekasi, jika sampah Jakarta tak tertampung.

"Kita kan tinggal bareng nih, ya kan? Kalau kamu mau maen sok-sokan gitu, kamu tutup saja. Supaya seluruh Jakarta penuh sampah, ini jadi bencana nasional. Gue kirim tentara nganter sampah ke tempat lu di Bekasi," tutur Ahok, Jumat (23/10).

4. Urus Kalijodo

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menggandeng TNI dan Polri terkait penertiban lokalisasi Kalijodo. Pangdam Jaya Mayjen Teddy Lhaksmana mengatakan akan memberi dukungan penuh dengan keputusan Pemprov DKI menertibkan lapak prostitusi kelas teri tersebut.

"Kalau pihak Polri meminta, kita akan dukung semaksimal mungkin," kata Teddy usai rapat persiapan OKI di Makodam Jaya, Rabu (17/2).

Dia menegaskan, terkait isu intimidasi yang dilakukan pada warga Kalijodo, dikatakannya hal itu tak pernah terjadi. "Kok intimidasi melulu, bagaimana ada tentara mengintimidasi? Enggak ya. Nanti kita ikut membantu penertiban untuk jalur-jalur hijau," jelasnya.

Saat penertiban, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Mohammad Iqbal mengatakan, pembongkaran Kalijodo yang dilakukan besok pagi akan diamankan 5000 personel gabungan dari Pemprov DKI Jakarta dan Polri-TNI.

"TNI sekitar 600 personel, Polri lebih kurang 3000, dan Satpol PP sebanyak 2000 personel. Inilah SOP kami tidak boleh under estimate. Polisi di sini sebagai pengayom, pelindung, dan pelayanan masyarakat. Jika besok ada yang melawan hukum kami akan tindak tegas. Kami hadir sekali lagi untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat," ucap Iqbal, Minggu (28/2).

5. Masuk gorong-gorong

Pemprov DKI Jakarta menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI) buat mengecek saluran air di Jalan Medan Merdeka Utara, depan Istana Negara. Kopaska dan Marinir dikerahkan untuk mengatasi kulit kabel dalam gorong-gorong.

"Kita sudah bersurat ke Marinir Angkatan Laut, sekitar 7 tentara dari Marinir bantu kita," ujar Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan, saat meninjau lokasi gorong-gorong di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (2/3).

Menurut Teguh, cuma Marinir yang mampu melaksanakan tugas melakukan pembersihan dan mencari kabel-kabel yang terkelupas.

"Terus terang mereka yang mampu untuk melakukan, karena ini cukup dalam. Kalau kita kan cuma punya sepatu, sarung tangan, topi dan lain-lain. Tapi kalau Marinir punya alat oksigen," jelasnya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama punya alasan unik meminta bantuan Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL untuk menyelami gorong-gorong di kawasan Jalan Medan Merdeka. Dia tidak mau anak buahnya tewas lantaran mencari kulit kabel.

Tidak hanya itu, Ahok juga khawatir para anak buahnya di Dinas Tata Air DKI Jakarta diterkam ikan raksasa di dalam gorong-gorong. Apalagi selama ini, Ahok akui para anak buahnya tidak punya pengalaman menyelam.

"Kan itu dalam daripada meninggal orang kita enggak ada pengalaman nyelem (menyelam). Kalau tau tau ada ikan raksasa," kata Ahok usai menghadiri acara di Halaman Parkir Pasar Induk Kramat Jati, Jalan, Raya Bogor, Jakarta Timur, Jumat (4/3).[Merdeka]
Komentar

Tampilkan

Terkini