FKPP-Aceh: Bupati Cek Mad Lupa dengan Janjinya

Bupati Cek Mad. Foto:LA

LHOKSUKON - Forum Komunikasi Pemberdayaan Pemuda Aceh (FKPP-Aceh) menilai Pemkab Aceh Utara lupa dengan janji-janjinya untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Sebab di ujung usianya jabatan Muhammad Thaib jadi Bupati Aceh Utara ketersediaan lapangan kerja dan kesejahteraan untuk masyakat juga tak kunjung membaik.

"Pemerintah lalai mengurangi kemiskinan dan telah lalai menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran," ujar Ketua FKPP-Aceh, Rajali, Minggu (6/3).

Lebih lanjut dia mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Utara pada tahun 2012, menunjukan terjadinya peningkatan jumlah masyakat miskin di Aceh Utara yaitu jumlah pengangguran di kabupaten tersebut sebesar 15,47 persen, tahun 2013 menjadi 11,16 persen. Sementara, pada tahun 2014 angka pengangguran meningkat menjadi 13,58 persen.

Sedangkan angka kemiskinan pada tahun 2012 jumlah 21,89 persen, tahun 2013 sedikit menurun berjumlah 20,34. Sedangkan angka kemiskinan, pada tahun 2014 berjumlah 19,58. Namun angka kemiskinan sedikit menurut dibandingkan dengan jumlah angka penganguran.

Sementara dari data Bursa Kerja dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Utara, hingga akhir bulan Mei tahun 2014, jumlah pencari kerja terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja menurut jenis kelamin, Perempuan 35614 dan Laki-laki 62198, jumlah keseluruhan 97812. Pada tahun 2013 pencari kerja di Aceh Utara terdaftar sebanyak 41.512 orang terdiri dari laki-laki 26.697 orang dan perempuan 14.815 orang. Selanjutnya tahun 2012 yang lalu, terdapat 41.076 orang sisa pencari kerja yang terdaftar di dinas tersebut. Terdiri dari, laki-laki 26.284 orang dan wanita 14.792 orang.

Berdasarkan data tersebut target pemerintah untuk penurunan angka kemiskinan dan mengurangi  pengangguran hanya wacana belaka. Menurutnya, pengangguran di usia muda sudah menjadi isu global yang harus menjadi perhatian semua pihak. Khususnya Pemkab Aceh Utara maupun instansi pembina masing-masing sektor, pemerintah daerah maupun dunia usaha diharapkan bergerak membuka lapangan pekerjaan bagi kawula muda dan bersama untuk memberantas kemiskinan.

Dia menambahkan, pada saat ini Pemerintah Aceh belum ada upaya untuk mendorong terjadinya hubungan industrial yang kondusif. Pemkab Aceh Utara juga belum mampu menggerakkan roda perekonomian, menumbuhkan industri-industri padat modal dan padat karya.

“Pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan perluasan kesempatan kerja, dan dinikmati oleh masyarakat, pekerja, dan pengusaha sehingga tercipta pertumbuhan yang Baik,” katanya lagi.

Untuk pertumbuhan ekonomi pemkab sampai saat ini belum ada tanda-tanda yang bahwa akan menciptakan pekerjaan yang lebih baik, dan upaya untuk meningkatkan partisipasi kerja dan menanggulangi pengangguran, serta meningkatkan partisipasi pemudi dan kaum muda di dalam semua aspek.

FKPP-Aceh mengharapkan kepada semua para pembuat kebijakan harus lebih terfokus pada penguatan kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan yang saat ini sangat terpuruk.

Pemerintah banyak cara untuk menciptakan pasar kerja dan kebijakan sosial yang harus dikembangkan secara baik sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, penguatan pendekatan kebijakan sangatlah diperlukan. [pin]