 |
| IST |
BANDA ACEH - Jokowi salah
besar bila sengaja melakukan kunjungan ke Hambalang hanya untuk memukul balik
berbagai manuver yang sedang dimainkan oleh SBY. Karena tanggung jawab SBY
sebagai pemimpin Indonesia secara otomatis berhenti pada saat Jokowi dilantik
menjadi presiden.
Sejak saat itulah
tanggung jawab memimpin negeri ini berpindah ke pundak Jokowi. Maka sudah
menjadi tugas presiden baru untuk menjaga seluruh aset negara, termasuk komplek
olahraga Hambalang. Dengan terbengkalainya komplek olahraga Hambalang membuktikan
pemerintahan Jokowi lalai menjaga aset negara.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris
Jenderal HUMANIKA (Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan), Sya'roni
kepada redaksi lintasatjeh.com melalui rilisnya, Minggu (20/3/2016).
Lebih lanjut, Presiden
Jokowi tidak dibenarkan melakukan tebang pilih dalam meneruskan proyek-proyek
rezim lalu. Misalnya meresmikan Tol Cipali tetapi menelantarkan Hambalang.
Padahal keduanya sama-sama proyek peninggalan rejim lalu. Idealnya semua proyek
rejim lalu diteruskan hingga tuntas. Tetapi kalau memang tidak berkenan bisa
dijual, namun tidak boleh ditelantarkan.
“Alasan korupsi tidak
tepat dikemukakan sebagai argumen untuk menelantarkan Hambalang. Karena kasus
tersebut telah diproses secara hukum dan negara juga sudah menyita aset-aset
para pihak yang dianggap terlibat korupsi,” cetus Sya’roni.
Penelantaran Hambalang,
kata dia, lebih tepat dianggap sebagai
kelalaian Menpora. Presiden Jokowi sebaiknya meminta pertanggungjawaban
Menpora. Itu akan lebih elegan dari hanya sekedar geleng-geleng.
Kalau Presiden Jokowi
bermaksud membalas kritik SBY, bisa dilakukan dengan cara-cara yang lebih
elegan. Misalnya menggenjot pertumbuhan ekonomi sehingga bisa melompati capaian
rezim SBY.
“Tim politik Jokowi
janganlah menjerumuskan Jokowi pada suatu tindakan politik yang tidak cerdas.
Jangan sampai Presiden Jokowi seakan menepuk air didulang, terpercik muka
sendiri,” pungkas Sekjend HUMANIKA mengingatkan.[R]
