 |
IST
|
LANGSA
- Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di setiap kabupaten/kota
dan provinsi, khususnya di Aceh, sudah di ambang pintu. Bukanlah menjadi
rahasia lagi bahwa peran uang akan sangat besar untuk berlangsungnya pesta
demokrasi di negeri ini. Pasalnya biaya di luar kegiatan politik (non politic
cost) jauh lebih besar ketimbang biaya politik itu sendiri.
Jelang
Pilkada, banyak hal yang kerap disalahgunakan atau diselewengkan. Salah satu
celah terjadinya perilaku penyelewengan oleh para oknum politikus di negeri
ini, yakni pada pos dana bantuan sosial.
Hal
tersebut disampaikan oleh Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Provinsi
Aceh, Abu Bakar, kepada lintasatjeh.com, Senin (8/2/2016). Dan menurut Abu Bakar,
alih fungsi bantuan sosial ketika Pilkada buat mendongkrak perolehan suara
sudah biasa.
Kata
Abu Bakar, salah satu sebab terjadinya hal tersebut karena sistem demokrasi di
negeri ini dimainkan oleh banyak partai. Demokrasi banyak partai ini mendorong
terjadinya praktik pengalihfungsian anggaran rakyat menjadi anggaran partai.
Demokrasi
di negeri ini jelas terlihat bahwa belum mampu membangun partai politik secara
baik dan benar. Bukti, masih banyak partai politik merekrut kader sembarangan,
tidak serius, dan bukan unggulan.
"Suka
atau tidak suka, peran uang sangat besar untuk berlangsungnya pesta demokrasi
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di negeri ini," terang Ketua LAKI
Provinsi Aceh, Abu Bakar.[zf]
